Kenaikan kasus aktif Covid-19 terjadi di berbagai daerah di Tanah Air, termasuk di Banyuwangi. Jajaran Forkopimda menggelar rapat koordinasi (rakor) perkembangan dan penanganan Covid-19 secara virtual, dari Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Senin (21/6).
- Pemkab Banyuwangi Sebut Menikahkan Korban Rudapaksa dengan Pelaku Bukan Solusi
- Banyuwangi Alokasikan Rp 258 Miliar Bayar PPPK, 97 persen untuk Guru dan Tenaga Kesehatan
- Jokowi Serahkan 10.323 Sertifikat Tanah Elektronik di Banyuwangi, Pj Gubernur Adhy Komitmen Kawal PTSL
Kita butuh bekerja bersama-sama agar Banyuwangi tidak sampai mengalami ledakan. Ini antisipasi demi kebaikan kita bersama," ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.
Rakor itu juga dihadiri Dandim 0825 Banyuwangi Letkol Inf Yuli Eko Purwanto, Wakapolresta AKBP Didik Hariyanto, perwakilan Lanal Banyuwangi, dan para kepala OPD. Rapat juga diikuti secara daring oleh camat, kepala desa/kelurahan, dan jajaran puskesmas se-Banyuwangi.
Berdasarkan Laporan Monitoring Satgas Covid-19 Pusat tingkat kepatuhan protokol kesehatan Banyuwangi menempati peringkat empat dalam memakai masker, dan peringkat enam dalam menjaga jarak di Jawa Timur, Ipuk meminta semuanya tetap harus waspada dan tidak boleh lengah.
Sebagai upaya antisipasi kenaikan kasus Covid-19, Ipuk mengatakan, terdapat beberapa hal yang akan dilakukan. Di antaranya menambah kapasitas tempat tidur. Ipuk menjelaskan, untuk rasio okupansi tempat tidur non-ICU, saat ini di Banyuwangi berkisar 37 persen. Adapun yang untuk ICU sudah sebesar 70 persen.
"Tadi kami susun upaya menambah untuk antisipasi. Tapi semoga kasus segera melandai, sehingga penambahan tempat tidur di rumah sakit tidak diperlukan," katanya.
Ipuk juga meminta untuk meningkatkan pelaksanaan 3T alias tes, tracing, dan treatment. "Kunci penanganan Covid-19 ini kan ibarat segera memisahkan air dan minyak. Pisahkan yang sehat dan yang sakit agar tidak terjadi penularan," ujarnya.
"Tracing misalnya, terus diintensifkan terhadap kontak erat warga yang positif. Kenaikan kasus Covid-19 di Banyuwangi dalam beberapa hari ini karena memang tracing dilakukan intensif oleh Dinkes," imbuhnya.
Selanjutnya treatment, lanjut Ipuk, kini disiapkan isolasi terpusat non-rumah sakit bagi yang tidak memiliki gejala klinis.
Dandim 0825 Banyuwangi, Letkol Inf Yuli Eko Purwanto mengatakan, kenaikan angka Covid-19 menjadi evaluasi bersama.
"Kita harus menjaga agar tidak menjadi ledakan," kata Dandim.
"Kita rem. Kita harus tegakkan prokes. Kalau aparat menegakkan prokes, jangan berprasangka buruk dulu, karena ini untuk kebaikan semuanya," tambah Dandim.
Terkait perizinan hajatan, meskipun masih diperbolehkan, tetap dengan penertiban protokol kesehatan yang ketat. Namun apabila masih bisa ditunda, dia mengimbau untuk ditunda. "Kondisi ini membutuhkan kesadaran bersama," sebut Dandim Eko.
Wakapolresta Banyuwangi, AKBP Didik Hariyanto juga meminta warga untuk terus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. "Jangan meremehkan," ujarnya sembari menyatakan bila PPKM Mikro akan diperkuat.
Sebagai upaya penegakan prokotol kesehatan, Ipuk meminta jajaran satgas kecamatan dan desa untuk bergerak aktif mengajak warga menerapkan prokes dengan baik.
Sejalan dengan itu, vaksinasi juga terus dilakukan. Banyuwangi adalah kabupaten dengan penyerapan vaksin tertinggi di Jatim. "Vaksinasi sebagai ikhtiar agar kekebalan komunal sebagaimana yang diharapkan. Kita terus lakukan sembari menunggu droping baru dari pemerintah pusat," kata Ipuk.
- Pemkab Banyuwangi Sebut Menikahkan Korban Rudapaksa dengan Pelaku Bukan Solusi
- Banyuwangi Alokasikan Rp 258 Miliar Bayar PPPK, 97 persen untuk Guru dan Tenaga Kesehatan
- Jokowi Serahkan 10.323 Sertifikat Tanah Elektronik di Banyuwangi, Pj Gubernur Adhy Komitmen Kawal PTSL
