Jabatan Komisaris di perusahaan-perusahaan berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dicurigai sebagai bentuk "upah" dari rezim kepada para Buzzer kekuasaan.
- Hari Olahraga Nasional, PJB Bantu Prasarana Olahraga KONI Jatim
- Pemkot Surabaya Entas Warga MBR yang Pengeluarannya di Bawah Rp 690 Ribu per Bulan
- Pemkot Surabaya Gercep Dampingi Nenek yang Disuruh Mengemis oleh Anaknya
Bukan tanpa alasan, banyak komisaris yang diangkat oleh Menteri BUMN, Erick Thohir, dianggap tidak memiliki kompetensi di bidangnya.
"Saya menilai tidak pas ya seorang seperti Kemal menjabat komisaris BUMN karena sikapnya yang demikian, melalui twitnya yang menyatakan akan meludahi Anies Baswedan. Maka tidak salah kemudian kalau orang banyak yang menyatakan bahwa komisaris BUMN merupakan bagian dari bagi-bagi kekuasaan," ujar pakar politik dan hukum Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (30/6).
Lanjut Saiful, rangkap jabatan Rektor Universitas Indonesia (UI), Ari Kuncoro yang juga menjadi Wakil Komisaris Utama (Wakomut) BRI adalah contoh nyata "bagi-bagi jatah".
"Lalu bagaimana independensi kampus kalau rektornya saja menjabat komisaris BUMN?" tegas Saiful.
Padahal, semestinya komisaris dan direksi BUMN tidak diisi oleh Buzzer. Karena, bukan menambah untung, tetapi malah menambah buntung BUMN.
"Kecuali memang jika BUMN sengaja ingin memelihara Buzzer kekuasaan agar tidak perlu membayar tunjangan dan fasilitas secara langsung, yakni hanya dengan menggunakan BUMN," pungkas Saiful.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Bank Jatim Serahkan Alat Excavator untuk Pemerintah Kabupaten Gresik
- Ketika Anak Punk Diajak Polisi Shalat Berjamaah
- HUT Pasuruan, Bank Jatim Serahkan Bantuan Dua Unit Mobil Wak Muqidin Melalui CSR Bank Jatim Peduli