Kisah pilu seorang ibu dengan 4 orang anak yang bertahan hidup akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang kini berubah menjadi PPKM Level 3-4 di masa pandemi Covid-19 dengan menggadaikan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) miliknya mendapat perhatian dari anggota DPRD Surabaya, Anas Karno.
- Komisi B DPRD Surabaya Desak Relokasi PKL Jl KH Mas Mansyur Pasca Idul Fitri
- Suasana Nyaman TPS, Sekretaris Komisi D DPRD Surabaya Akmarawita Kadir: Sangat Mempengaruhi Kesehatan
- Lewat PAW, DPRD Surabaya Lantik Airlangga Justitia Gantikan Ratih Retnowati
Legisator asal PDIP ini langsung mengunjungi rumah ibu yang diketahui bernama Vita (33) di kawasan Pogot Surabaya.
Anas yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya ini juga memberikan bantuan kepada ibu tersebut yang suaminya berjualan pentol.
"Sebenarnya itu ada orang, warga WA (WhatsApp) saya. Saya kurang paham WA (WhatsApp) nya itu bahwa saya tidak bisa makan. Karena kebetulan itu PKH nya digadaikan itu. Ya sehari-hari suaminya jualan pentol bakso. Kondisi ini akhirnya saya bergerak secara maniusiawi," kata Anas Karno dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Senin (26/7).
Anas kembali menegaskan, bantuan yang diberikan kepada keluarga penjual pentol itu murni dari lubuk hati. Sebab rumah keluarga penjual pentol tidak berada xalam kawasan wilayah politinya.
"Itu secara manusiawi, itu bukan daerah saya, wilayah saya, dapil saya. Mau gak mau saya tergerak lah. Tujuannya itu saja saya," tegas Anas.
Ia mengatakan langkah yang dilakukan istri dari penjual pentol dengan menggadaikan kartu PKH ini memang diluar logika.
Namun upaya ibu ini juga tak bisa disalahkan, sebab di masa pandemi Covid-19, mencari pinjaman tidaklah mudah apalagi tak ada jaminan.
"Kalau pinjam ke tetangga sulitlah jaman sekarang ini pinjam untuk makan sulitlah, iya kan. Salah satu percayanya dipinjamkan atau digadaikan," paparnya.
Nah, bercermin dari kasus keluarga penjual pentol ini, maka dari itu Anas berharap kepada Pemkot Surabaya untuk lebih memberikan dukungan intervensi kepada keluarga yang terdampak pandemi Covid-19, terutama di masa PPKM.
“Kondisi mereka sekarang ini benar-benar sulit. Semoga pandemi ini segera berakhir agar kehidupan warga kembali normal, " pungkasnya.
Seperti diberitakan demi bertahan hidup akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang kini berubah menjadi PPKM Level 3-4 di masa pandemi Covid-19.
Seorang ibu di Surabaya yang memiliki empat orang anak terpaksa menggadaikan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) miliknya.
Langkah yang dilakukan istri penjual pentol ini lantaran pendapatan suaminya turun drastis akibat sekolah Wachid Hasyim tutup dan memilih pembelajaran lewat daring.
"Karena sekolah sekarang online, gak sekolah. Jadinya harus keliling. Penghasilannya kurang," kata Vita yang merupakan warga Pogot Surabaya dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Senin (26/7).
Dari gadai kartu PKH itu menurut Vita, ia hanya menerima uang dengan jumlah ratusan ribu rupiah.
"Gadaikan Rp 500 ribu," ujarnya.
Nah untuk menebus kartu PKH itu bila dibutuhkan mengambil pencairan bantuan, Vita mengaku juga menyiapkan uang lebih.
Ia mengaku setiap bulannya menyisihkan Rp 50 ribu sebagai bunganya.
Setelah bantuan cair, Vita kembali menggandaikan kartu PKH itu.
"Kita misalnya butuh ambil bantuan nebus dulu PKH. Bisanya kita cari uang Rp 550 ribu ambil kartu. Kalau selesai kita gadaikan lagi. Pakai bunga. Jatuh tempo satu bulan tanggal 21," ungkapnya.
Menurut Vita, untuk mendapatkan pinjaman uang, tak hanya kartu PKH saja yang menjadi jaminan.
Namun ada syarat lainnya yang harus dipenuhi.
"Kartu PKH, kartu KIP (Kartu Indonesia Pintar) sama akte kelahiran punya anak saya," paparnya.
Bahkan tak cukup modal kartu dan akte saja, tetapi pegadaian ini lanjut Vita dilakukan sembunyi-sembunyi.
Penerima gadai ini hanya melayani seseorang yang dikenalnya saja.
"Kan sembunyi sembunyi gak semua nerima gituan. Jadinya tertentu aja," jelasnya.
Maka dari itu, Vita berharap pemerintah lebih serius lagi memberikan perhatian bagi warga yang tak memiliki penghasilan tetap seperti UMKM.
"Ya seharusnya ada bantuan. Kalau denger-denger UMKM bisa. Suami saya akan ngajukan. Untuk pedagang-pedagang disini banyak yang jualan tidak ada yang dapat," harapnya.
- Komisi B DPRD Surabaya Desak Relokasi PKL Jl KH Mas Mansyur Pasca Idul Fitri
- Suasana Nyaman TPS, Sekretaris Komisi D DPRD Surabaya Akmarawita Kadir: Sangat Mempengaruhi Kesehatan
- Lewat PAW, DPRD Surabaya Lantik Airlangga Justitia Gantikan Ratih Retnowati
