Publik menerka-nerka alasan pemerintah selalu anti lockdown atau karantina wilayah dalam menangani pandemi Covid-19.
- DPRD Jawa Timur Dorong Pemerintah Terapkan Lockdown Pasar Hewan untuk Cegah Penyebaran PMK di Jember
- Dua Kecamatan Suspect PMK, Pemkot Surabaya Terapkan Lockdown Wilayah
- Pertama Kali Dihantam Covid-19, Kim Jong-un Gerak Cepat Lockdown Korea Utara
Salah satu spekulasinya adalah lantaran ada kewajiban dalam UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang mewajibkan kebutuhan hidup dasar warga dan makanan hewan ternak yang ada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah selama terjadinya karantina wilayah.
“Karena kalau lockdown atau karantina wilayah, maka pemerintah pusat akan menanggung semua biaya hidup rakyat bahkan ternak peliharaan,” urai deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), M. Said Didu lewat akun Twitter pribadinya, Selasa (27/7).
Pernyataan Said Didu itu mengomentari larangan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Gubernur Papua Lukas Enembe yang berencana melakukan lockdown.
Menyambar pernyataan ini, Jurubicara Presiden keempat RI Gus Dur, Adhie Massardi mempertanyakan alasan pemerintah keberatan untuk menanggung biaya hidup rakyat dan hewan ternak selama lockdown.
Pasalnya, uang yang dipakai untuk pembiayaan rakyat dan ternak juga berasal dari pajak rakyat yang dipungut negara.
“Kenapa keberatan? Toh yang dipakai itu kan uang rakyat sendiri, bukan uang nenek moyang mereka? Masalahnya di mana?” tutupnya seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Jokowi Finalis Tokoh Dunia OCCRP, Tak Layak Hadiri Prosesi Pemakaman Paus Fransiskus
- Ngadep dan Sebut Jokowi Bos, Menteri-menteri Lakukan Pemberontakan Kecil ke Prabowo
- Bertemu Sespimmen Polri di Solo, Ada Upaya Jokowi Ingin jadi Pusat Perbincangan Publik
