Publik menerka-nerka alasan pemerintah selalu anti lockdown atau karantina wilayah dalam menangani pandemi Covid-19.
- Dua Kecamatan Suspect PMK, Pemkot Surabaya Terapkan Lockdown Wilayah
- Pertama Kali Dihantam Covid-19, Kim Jong-un Gerak Cepat Lockdown Korea Utara
- Satgas Covid-19 Lockdown Wisma Atlet karena Tak Mau Ambil Risiko
Salah satu spekulasinya adalah lantaran ada kewajiban dalam UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang mewajibkan kebutuhan hidup dasar warga dan makanan hewan ternak yang ada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah selama terjadinya karantina wilayah.
“Karena kalau lockdown atau karantina wilayah, maka pemerintah pusat akan menanggung semua biaya hidup rakyat bahkan ternak peliharaan,” urai deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), M. Said Didu lewat akun Twitter pribadinya, Selasa (27/7).
Pernyataan Said Didu itu mengomentari larangan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Gubernur Papua Lukas Enembe yang berencana melakukan lockdown.
Menyambar pernyataan ini, Jurubicara Presiden keempat RI Gus Dur, Adhie Massardi mempertanyakan alasan pemerintah keberatan untuk menanggung biaya hidup rakyat dan hewan ternak selama lockdown.
Pasalnya, uang yang dipakai untuk pembiayaan rakyat dan ternak juga berasal dari pajak rakyat yang dipungut negara.
“Kenapa keberatan? Toh yang dipakai itu kan uang rakyat sendiri, bukan uang nenek moyang mereka? Masalahnya di mana?” tutupnya seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL.
- Warga Antre Beli Sembako Murah hingga Pingsan, Ini Usul Al-Hasanah Foundation kepada Presiden Jokowi
- Rencana Jokowi Sematkan Pangkat Jenderal ke Prabowo, TB Hasanuddin: Dalam TNI Tak Ada Pangkat Kehormatan
- Apakah Prabowo Bakal Disetir Jokowi Jika Jadi Presiden?
