Sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko akan menjadi instrumen yang turut menentukan daya saing menumbuhkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena itu, Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji, akan akan segera berdiskusi dengan sejumlah pihak, seperti para pelaku usaha dan DPRD, sehingga target investasi dan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya juga membuka lapangan kerja baru akan terealisasi dengan baik.
- Melalui OSS Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Dipermudah, Begini Teknisnya
- Tiga Menteri Dukung Usaha Mahasiswa ITS Melalui NIB Sistem OSS
"Sistem OSS di Kota Malang sudah dilaksanakan sejak lama, dan untuk hari ini hanya simbolis peluncuran oleh pemerintah pusat. Dari sistem layanan ini. Banyak sekali aturan yang harus dipahami sejumlah pihak. Setidaknya ada sekitar 74 undang-undang yang harus dijabarkan hingga menjadi peraturan daerah (perda)," teranganya usai peluncuran sistem OSS berbaris risiko secara virtual oleh Presiden RI Joko Widodo, Senin (9/8).
Maka dari itu, sambungnyam harus ada rapat koordinasi khusus dengan para pihak terkait, agar pelaksanaan aturan ini tidak tumpul dan para pelaku usaha serta pelaku UMKM dapat terus bertumbuh.
Di sisi lain, nantinya juga akan banyak investor yang mau berinvestasi apabila proses perizinan dapat semakin mudah, cepat dan transparan,” jelas Sutiaji.
Berdasarkan laporan Bank Dunia tahun 2020, Indonesia masuk peringkat ke-73 dari 190 negara dalam kemudahan berusaha. Artinya, proses perizinan usaha di negeri ini sudah masuk kategori mudah. Namun kategori itu belum cukup karena dari predikat ini harus mampu ditingkatkan lagi dan lagi, yaitu dari muda menjadi sangat mudah.
Terutama bagi pelaku UMKM agar ekonomi terus bertumbuh serta membuka lapangan kerja yang lebih luas lagi. Pernyataan itu disampaikan Presiden RI Joko Widodo saat peluncuran sistem Online Single Submission (OSS) berbaris risiko secara virtual pada Senin (9/8/2021). Jenis perizinan akan disesuaikan dengan tingkat risikonya, di mana risiko antara pelaku UMKM dengan usaha besar tentu berbeda.
“Dari layanan online yang teritegrasi, cepat, mudah dan tidak berbelit-belit ini akan semakin membuat iklim investas semakin baik. Maka dari itu, setiap kepala daerah hendaknya dapat memanfaatkan layanan ini dengan baik dan disiplin,” imbuh orang nomor satu di Indonesia itu.
Presiden yang kerab disapa Jokowi itu menegaskan bahwa sistem ini tidak untuk mengebiri kewenangan daerah tapi justru memberikan standar layanan bagi pemerintah pusat maupun daerah. Sehingga tanggung jawabnya semakin jelas dan layanannya semakin sinergis. Presiden pun menyampaikan jika pihaknya akan memantau pelaksanaan sistem layanan ini. 
- Melalui OSS Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Dipermudah, Begini Teknisnya
- Tiga Menteri Dukung Usaha Mahasiswa ITS Melalui NIB Sistem OSS
