Apdesi Minta Perbup Pilkades Kabupaten Probolinggo Direvisi

Suasana Pertemuan Apdesi dengan DPRD Kabupaten Probolinggo, di ruang Banggar/RMOLJatim
Suasana Pertemuan Apdesi dengan DPRD Kabupaten Probolinggo, di ruang Banggar/RMOLJatim

Asosiasi Kepala Desa (Apdesi) Kabupaten Probolinggo menyambut baik pemkab setempat terkait jadwal Pilkades serentak tahap II yang akan di lakukan pada bulan Februari 2022 ini.


Namun, Apdesi sendiri mendesak pada Eksekutif melalui legislatif untuk merubah Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pilkades, yang disarat memberatkan incumben.

"Banyak kejanggalan yang harus di rubah di dalam Perbup itu. Utamanya, soal pelunasan pajak yang di bebankan pada Kepala Desa yang akan maju lagi," jelas Ketua Apdesi Kabupaten Probolinggo, Hasanuddin, dikutip Kantor Berita RMOL Jatim, Rabu (8/9)

Menurutnya, soal pajak bumi dan bangunan, pemerintah setempat harus menurunkan petugas ke desa yang disinyalir ada warga yang tidak melunasi pajak.

"Tapi kali ini di bebankan pada kepala desanya. Jadi pajak itu harus lunas kalau ada Kepala Desa yang ingin melanjutkan. Ya kalau warganya sedikit masih enak. Tapi kalau warganya hingga 12 ribu atau di bawah itu, bisa-bisa kalah perang dulu," tegasnya.

Selain itu masih kata Kepala Desa Penambangan Kecamatan Pajarakan ini, kalau kepala desa ini pada 9 September 2021, sudah memasuki purna tugas.

"Jadi, saya harapkan Perbup itu harus di revisi. Biar tidak menjadi beban pada incumben," harapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma mengatakan, kalau pihaknya akan mengantur waktu untuk membahas masukan dari Apdesi tentang Perbup yang tidak pro rakyat ini.

"Kita jadwalkan nantinya dengan mendatangkan juga perwakilan Apdesi dan Eksekutif untuk membahas Perbup yang dianggap memberatkan ini," jelas Oka.

Rencananya, pertemuan tersebut akan dilaksanakan pada 15 September 2021 yang akan dilakukan di Gedung DPRD Kabupaten Probolinggo.

"Insy Allah tanggal 15 September ini ya kita jadwalkan lagi untuk membahas masukan tentang Perbup itu, sehingga harapan bulan oktober sudah mulai tahapan pilkades," pungkasnya.