Perekonomian merasakan dampak besar akibat hantaman virus corona baru (Covid-19). Untuk menghadapai krisis akibat pandemi Covid-19, budaya akan memperkuat resiliensi masyarakat.
- Ketum Golkar Tekankan Proklamasi Mengajarkan Kolaborasi, Bukan Polarisasi
- Kelompok Radikal Manfaatkan Momentum Politik untuk masuk ke Kekuasaan
- Tinjau Sentra Mebel di Pasuruan, Khofifah Dukung Terbentuknya Plaza Mebel
Pernyataan itu disampaikan Pendiri & Ketua Umum Forum Satu Bangsa, Hery Haryanto Azumi saat menghadiri Dialog Kebangsaan dengan Tema "Bali Survive Bali Bangkit" yang diselenggarakan oleh PW IKA PMII Bali bekerja sama dengan PWNU Bali.
Dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Hery menjelaskan bahwa dalam sejarah krisis Indonesia, ketidak efektifan kekuasaan formal terselematkan kekuatan budaya. Sebab, sudah memiliki akar kuat di masyarakat.
"Inefektivitas kekuasaan formal pada akhirnya selalu diselamatkan oleh kekuatan budaya yang memiliki akar dalam kehidupan masyarakat," demikian kata Hery, Minggu (26/9).
Menurut mantan Ketum PB PMII ini, masyarakat Indonesia memiliki modal dasar nilai dan etika sosial yang dapat menjadi pegangan saat kekuasaan formal lemah atau gagal menangani krisis.
Ia kemudian mencotohkan kejadian krisis moneter yang terjadi akhir 1990an. Kala itu, hancurnya ekonomi negara nyatanya tidak membuat Indonesia bubar.
Argumentasi mantan Wasekjen PBNU itu, kuatnya struktur sosial dapat menopang masyarakat Indonesia.
"Mulai dari lembaga adat sampai organisasi keagamaan yang tumbuh subur di akar rumput sampai di level nasional,” demikian kata Hery.
Dalam pandangan Hery, pemerintah harus menangani badai krisis yang terjadi dengan memperkuat kerjasama dengan berbagai organisasi, lembaga sosial dan keagamaan.
“Kerjasama antara rakyat dan pemerintah dapat mempercepat proses pemulihan ekonomi,” pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Pentingnya Peran UMKM Dalam Pelestarian Budaya dan Literasi
- Harga Gabah Turun di Bawah HET, Fraksi PDIP DPRD Jatim Minta Pemerintah Segera Intervensi
- Pemerintah Wajibkan Asuransi Ranmor