DPRD Ponorogo mengajukan 4 raperda inisiatif pada akhir tahun 2021. Salah satunya adalah raperda pencegahan pernikahan dini.
- Keluarga Besar Banyuwangi se-Indonesia Pulang Kampung, Gowes Bersama
- Pelindo III Grup Raih Penghargaan K3 Tahun 2020
- Kadis Kominfo Jatim Buka Bimtek Platform Digitalisasi Buat KIM
Baca Juga
"Raperda pernikahan dini ini ada berangkat pada waktu melakukan publik hearing di Gedung Sasana Praja. Tingkat perceraian Ponorogo sangat tinggi," ujar Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Sabtu (13/11).
Dibanding kota lain di Jawa Timur, kata dia, bumi reog masuk 5 besar. Hal itu sesuai informasi yang didapat oleh Sunarto dari berbagai pihak.
"Baik dari pengadilan agama, perceraian dan dispensasi nikah itu tinggi. Jadi antara pernikahan dini ada perceraian itu ada korelasinya, " kayanya
Dia menerangkan perceraian yang paling tinggi dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dimana pasangan cerai ini ada anak yang menjadi korban.
"Anaknya itu bisa jadi melakukan pergaulan bebas. Karena tidak pengawasan orang tuanya cerai. Datanya seperti itu," jelasnya.
Dari 23 kecamatan, kata dia, ada 4 sampai 5 kecamatan yang pada tahun 2020 permohonan dispensasi tinggi. Antara lain Kecamatan Ngrayun, Sooko, Pulung.
"Tingginya angka dispensasi nikah itu harus dijawab dengan aturan daerah. Edukasi dampak kurang baik pernikahan dini. Makanya kami bentuk raperda inisiatif pencegahan pernikahan dini," pungkasnya.
- Hadiri Wisuda STINH, Ini Janji Bupati Karna Suswandi Kepada Para Santri
- Tekan Global Warming, Cak Ji Pimpin Penanaman Pohon Kemiri Sunan di Green Belt TPA Benowo
- Jelang Pilkada 2020, ASN Banyuwangi Gelar Ikrar Netralitas
