DPRD Ponorogo mengajukan 4 raperda inisiatif pada akhir tahun 2021. Salah satunya adalah raperda pencegahan pernikahan dini.
- Jenguk Maestro Gandrung Supinah, Bupati Anas: Kita Doakan Beliau Segera Sehat
- Banyuwangi Dukung Gerakan Santri Bermasker
- 15 Tahun Mangkrak, Pasar Turi Baru Beroperasi di Era Wali Kota Eri Cahyadi
"Raperda pernikahan dini ini ada berangkat pada waktu melakukan publik hearing di Gedung Sasana Praja. Tingkat perceraian Ponorogo sangat tinggi," ujar Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Sabtu (13/11).
Dibanding kota lain di Jawa Timur, kata dia, bumi reog masuk 5 besar. Hal itu sesuai informasi yang didapat oleh Sunarto dari berbagai pihak.
"Baik dari pengadilan agama, perceraian dan dispensasi nikah itu tinggi. Jadi antara pernikahan dini ada perceraian itu ada korelasinya, " kayanya
Dia menerangkan perceraian yang paling tinggi dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dimana pasangan cerai ini ada anak yang menjadi korban.
"Anaknya itu bisa jadi melakukan pergaulan bebas. Karena tidak pengawasan orang tuanya cerai. Datanya seperti itu," jelasnya.
Dari 23 kecamatan, kata dia, ada 4 sampai 5 kecamatan yang pada tahun 2020 permohonan dispensasi tinggi. Antara lain Kecamatan Ngrayun, Sooko, Pulung.
"Tingginya angka dispensasi nikah itu harus dijawab dengan aturan daerah. Edukasi dampak kurang baik pernikahan dini. Makanya kami bentuk raperda inisiatif pencegahan pernikahan dini," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Direfolmulasi, Bupati dan DPRD Setujui Ranwal RPJMD
- Sejak Dilantik, Bupati Banyuwangi Rutin Ngantor di Desa-desa
- Di Sentra Bibit Hortikultura, Bupati Ipuk: Buah Lokal Harus Jadi Juara
