Orang-orang yang memfitnah dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk mereshuffle Erick Thohir dari jabatan Menteri BUMN memiliki niatan terselubung. Yaitu, mereka ingin agar jabatan itu beralih kepada “tuan” mereka.
- Puan Minta Pemerintah Tingkatkan Kerja Urus Rakyat
- Alhamdulillah, 51 Ribu Tenaga Honorer Akan Segera Jadi PPPK
- Kepuasan pada Jokowi Menurun, Demokrat: Rakyat Sudah Lama Menderita
Begitu kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Minggu (14/11).
Menurutnya, Erick Thohir sejak awal bergabung dengan Joko Widodo hingga menjadi Menteri BUMN telah menjalankan misi kenabian. Salah satunya dengan menjalankan akhlak sebagai acuan kerja BUMN. Hal ini seperti Rasulullah SAW yang diutus untuk memperbaiki akhlak dan budi pekerti manusia.
Sehingga kata Ali Ngabalin, jika BUMN dipimpin oleh orang yang tidak punya kompetensi atau orang yang belum selesai dengan urusan dunianya, maka akan sangat berbahaya.
"Nah Erick ini sudah selesai dengan dunia. Urusan Erick sudah selesai dengan dirinya. Itu sebabnya, kenapa orang menggunakan berbagai macam cara untuk memfitnah dan mengadu domba Pak Erick dengan KPK," ujarnya.
Bahkan kata Ali Ngabalin, ada juga pihak-pihak yang membenturkan Erick dengan PDI Perjuangan yang merupakan partai penguasa di pemerintahan saat ini.
Singkatnya, Ali Ngabalin ingin mengatakan bahwa kelompok yang birahi politik atau nafsu kekuasaannya sudah tidak terbendung lagi, maka mereka akan membuat desakan agar Presiden Jokowi mereshuffle menteri berprestasi seperti Erick Thohir.
Mereka yang lapar dan haus kekuasaan ini, sambungnya, memiliki tuan yang disiapkan untuk mengisi posisi yang mereka ganggu.
“Orang yang birahi politiknya tak terbendung ingin Jokowi ganti Erick Thohir. Tapi dia lupa kalau Jokowi jauh lebih pintar dari mereka,” ujarnya.
“Orang lapar, haus kekuasaan. Ya ada bohirnya," pungkas Ali Ngabalin.
- Anies Baswedan Masuk Daftar 21 Pahlawan 2021
- 18 DPC Tuntut Ketua DPD NasDem Surabaya Transparansi Dana Banpol
- Resmi, Pemerintah Tak Ingin Revisi UU Pemilu Dan UU Pilkada
ikuti update rmoljatim di google news