Wapres Dorong Optimalisasi Pemberdayaan UMKM Melalui Pendampingan Usaha

Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin saat memimpin rapat tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh/wapresri.go.id
Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin saat memimpin rapat tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh/wapresri.go.id

Pengentasan kemiskinan merupakan program prioritas pemerintah baik di pusat maupun daerah. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyukseskan program ini, salah satunya dengan pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.


Namun, agar pengentasan kemiskinan dapat membawa dampak berkelanjutan, diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat salah satunya kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui program pendampingan usaha.

“Salah satu upaya pemberdayaan adalah mendorong pemberdayaan usaha mikro, termasuk usaha rumah tangga, kecil dan menengah. Salah satu bentuk pelayanan publik adalah memfasilitasi dan memberikan pendampingan kepada UMKM ini,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin, dilansir dari Kantor Berita RMOLAceh, Selasa (16/11).

Lebih lanjut, Wapres pun memberikan beberapa contoh pendampingan yang dapat diberikan kepada para pelaku UMKM.

“Memberikan pendampingan kepada UMKM dalam bentuk pelatihan peningkatan kualitas disain kemasan, foto produk, dan pemasaran digital secara gratis,” papar Wapres.

Di sisi lain, Wapres juga menekankan pentingnya pendampingan dalam mengakses perizinan usaha.

“Tidak kalah penting adalah kemudahan dalam pemberian izin usaha. Saya mendengar, Pemerintah Provinsi NAD sudah menerapkan Online Single Submission (OSS) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,” ujar Wapres.

Oleh karena itu, pada rapat kali ini Wapres meminta kepada jajaran Pemerintah Provinsi Aceh untuk dapat berbagi pengalaman, inovasi, dan kendala yang dihadapi agar nantinya program OSS ini dapat dijadikan replika di kabupaten/kota lainnya.

“Pada kesempatan ini saya ingin mendengar lebih jauh pengalaman dari provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi NAD tentang perbaikan pelayanan publik termasuk inovasi-inovasinya,” kata Wapres Ma'ruf Amin.

“Khususnya saya juga ingin mendengar perkembangan dan hambatannya dalam mempercepat penerapan OSS dan pendirian MPP di kabupaten/kota lainnya,” tambah Wapres.