Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi (Askab) menyatakan bahwa mayoritas Kades menyatakan menolak rencana pemerintah kabupaten memangkas Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2022.
- Jokowi Serahkan 10.323 Sertifikat Tanah Elektronik di Banyuwangi, Pj Gubernur Adhy Komitmen Kawal PTSL
- Kasus DBD di Banyuwangi Meningkat Signifikan, 4 Pasien Meninggal Dunia
- Pilkada 2024, 100 Kiai Banyuwangi Deklarasi Dukung Gus Munib Calon Bupati
Demikian disampaikan Sekretaris Askab, Muansin kepada Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (24/11).
Dijelaskan Muansin, bahwa dari jumlah 189 desa se Kabupaten Banyuwangi menyatakan tidak sepakat kalau ADD tahun 2022 dipangkas. Sebab, hal itu akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa kedepan.
Atas persoalan ini, beberapa kepala desa, kata dia, diterima audiensi di Pemkab Banyuwangi dan ditemui oleh Sekda, Senin (22/11) lalu.
"Memang dari Pemda sudah mengeluarkan draf untuk pagu alokasi dana desa (ADD), dilihat dari angka yang keluar ada penurunan yang cukup drastis di ADD kita. Bahkan, ada di banyak desa yang lebih dari Rp 100 juta penurunannya," kata Muansin.
"Dari rencana itu, mayoritas desa tidak ada yang sepakat kalau diturunkan," sambungnya.
Menurutnya, bila ADD dipangkas, bukan hanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang terkena imbas. Insentif untuk RT/RW yang nilainya tidak terlalu besar akan semakin mengecil. Padahal, selama pandemi, peran mereka dalam penanganan dan pencegahan Covid-19 hingga suksesnya program vaksinasi cukup besar jasanya.
"Seharusnya insentif bagi RT/RW ini justru ditambahi bukan malah dikurangi," tegas Hamsin.
Sedangkan di tahun ini, Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima pemerintah kabupaten ada kenaikan. Logikanya, kata dia, kalau penerimaan dari pusat naik, maka minimal tidak ada penurunan, "kalau bisa malah naik ADD kita. Karena dana perimbangan kita naik. Memang, proyeksi PAD kabupaten ada penurunan di tahun 2022. Tapi kemudian, tidak bisa hal itu dibebankan kepada ADD," bebernya.
Namun demikian, lanjutnya, dalam audiensi di di Pemkab Banyuwangi bersama Sekda dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), draf penyesuaian ADD tersebut masih bersifat dinamis dan dapat diubah.
"Kemarin respon Pemda kepada kami bahwa ini akan dijadikan bahan pembahasan selanjutnya yang kemudian menjadi janji mereka untuk dilakukan pembahasan. Karena desa adalah ujung tombak dari pemerintah yang butuh perhatian khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan kita," pungkasnya.
- Jokowi Serahkan 10.323 Sertifikat Tanah Elektronik di Banyuwangi, Pj Gubernur Adhy Komitmen Kawal PTSL
- Kasus DBD di Banyuwangi Meningkat Signifikan, 4 Pasien Meninggal Dunia
- Pilkada 2024, 100 Kiai Banyuwangi Deklarasi Dukung Gus Munib Calon Bupati
