Menko Airlangga Komit Gerakkan UMKM Ponpes

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto/RMOL
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto/RMOL

Potensi Ekonomi Pondok Pesantren bakal digerakkan pemerintah untuk mengejar target inklusi keuangan di Indonesia.


Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menerangkan, survei Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI, 2020) telha menunjukkan indeks keuangan inklusif meningkat dari 76,19 persen pada 2019 menjadi 81,4 persen pada 2020 untuk aspek penggunaan akun atau rekening.

Namun menurutnya, masih terbuka ruang untuk tumbuh lebih tinggi lagi, mengingat keberadaan 34.632 pondok pesantren (ponpes) memiliki pitensi besar karena memiliki 4.766.394 pelajar sekolah agama/santri yang ada di Indonesia.                  

Pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan di lingkungan ponpes, dijelaskan Airlangga, juga telah intensif dikoordinasikan oleh Sekretariat DNKI yang diemban Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekoomian.

Menurutnya, melalui implementasi berbagai program yang dilakukan Sekretarat DNKI dengan sinergi yang koordinatif bersama berbagai Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, hingga korporasi, diharapkan dapat mendukung peningkatan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia.

"UMKM binaan ponpes, serta UMKM sekitar ponpes dapat berperan sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, dan UMKM halal di Indonesia, dengan pengintegrasian secara inklusif melalui sektor keuangan digital yang adaptif, seperti dalam menghadapi pandemi Covid-19," ujar Airlangga dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (11/12).

Airlangga menambahkan, integrasi sektor sektor riil dengan keuangan memerlukan edukasi dan literasi secara masif dari berbagai pihak. Tujuannya untuk mendukung keberlangsungan usaha dari UMKM halal, termasuk bagi yang ada di lingkungan ponpes.

Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden (Perprs) 114/2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), pelajar/santri, guru dan pengurus ponpes, serta masyarakat sekitarnya, merupakan sasaran strategis untuk mendukung capaian target indeks keuangan inklusif sebesar 90 persen di 2024.

Sebagai langkah implemntasi target tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam hal ini adalah Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, selaku Sekretariat DNKI, bekerja sama dengan Santri Millenial Centre (SiMaC) melaksanakan kegiatan seminar nasional edukasi dan literasi keuangan pada Jumat kemarin (10/12).

Kegiatan yang dirangkai bersamaan dengan peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2021 tersebut diselenggarakan secara hybrid pada 9-10 Desember 2021, di Pondok Pesantren As-Shofa Tangerang, Banten.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Presiden Maruf Amin, yang turut menyampaikan pentingnya memaksimalkan peran ponpes dalam mencapai target inklusi keuangan di Indonesia.

"Undang-Undang No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah menjadi inisiatif strategis dari Pemerintah untuk mengoptimalkan peranan ponpes di Indonesia dalam memberdayakan ekonomi dan keuangan masyarakat, termasuk inklusi keuangan," demikian Maruf Amin dalam pembukaan acara tersebut.