Fraksi Partai Nasdem mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Garuda Indonesoa. Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI Ahmad M. Ali mengatakan, dalam mengurai masalah di Garuda Indonesia Pansus lebih efektif ketimbang panitia kerja (Panja).
- KPK Periksa Mantan Petinggi Garuda dan Pos Indonesia dalam Kasus TPPU Rafael Alun Trisambodo
- Utang Nepal Airlines Rp5,7 Triliun, Alvin Lie: Garuda Capai Rp142 Triliun
- Garuda Indonesia Didesak Akomodir Penggunaan Jilbab bagi Pramugari
“Panja tidak cukup. Kita butuh Pansus untuk melakukan penyelidikan secara komprehensif,” tegas Ali dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Senin (20/12).
Ahmad Ali menyebutkan, Pansus Garuda Indonesia bakal melibatkan berbagai komisi mulai dari Komisi III, V, VI, hingga XI DPR.
Dengan kolaborasi itu, kata Ahmad Ali, kolaborasi perlu dilakukan untuk menyelidiki akar permasalahannya secara transparan.
Lebih jauh, Ali menegaskan, Pansus Garuda dibentuk semata untuk menyelesaikan sengkarut yang ada. Dijelaskan, Ahmad Ali, niat Nasdem semata-mata ingin mengembalikan Garuda dan menjayakan Garuda serta kepercayaan dunia terhadap maskapai itu sendiri.
“Ini penting bagi Garuda untuk mengembalikan kepercayaan publik dan dunia,” papar anggota Komisi III DPR itu.
Setidaknya, saat ini sudah ada tiga fraksi di DPR yang setuju membentuk Pansus Garuda Indonesia. Namun, Ali enggan membeberkan siapa saja tiga fraksi tersebut.
Meski demikian, Ahmad Ali memastikan, Fraksi Nasdem bakal mengusulkan pembentukan Pansus Garuda Indonesia pada masa sidang mendatang.
“Menurut saya fraksi yang tidak terlibat juga akan mendukung,” terang Ali.
Dia pun berharap, kedepan semakin banyak fraksi di DPR yang mendukung dibentuknya Pansus Garuda Indonesia.
“Kami melihat permasalahan di Garuda bukan hanya manajemen tapi konspirasi jahat yang dijadikan bancakan kelompok-kelompok tertentu,” kata Ali.
Tak itu saja, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem ini juga membeberkan polemik atau permasalahan yang ada di Garuda Indonesia tidak berdiri sendiri dan telah muncul sejak lama.
Ali mencontohkan kasus korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar. Kemudian pernyataan Rolls Royce yang menyebutkan adanya upaya penyogokan, penyuapan, dan lain-lain.
Masalah lainnya, lanjut Ali, Garuda Indonesia memutus kontrak sewa 12 pesawat Bombardier CRJ 1000. Pemutusan kontrak lantaran biaya sewa dan perawatan yang terlalu mahal.
Tak hanya itu, terang Ali, Garuda Indonesia juga tidak bisa mengoperasikan seluruh unit pesawatnya. Sebab, Pertamina menyetop suplai avtur lantaran Garuda memiliki utang sebesar Rp16 triliun.
“Kita miris melihat ada maskapai swasta murni begitu berkembang. Tapi Garuda yang sudah melegenda tidak berkembang,” tuturnya.
Bahkan, Ali juga mengutip pernyataan mantan Komisaris Garuda Indonesia Peter Frans Gontha. Peter menyebut adanya dugaan empat perusahaan asing berkongkalikong dengan Garuda Indonesia.
Semua permasalahan ini harus dituntaskan demi nama baik Indonesia di mata dunia. Kepercayaan publik sangat penting bagi maskapai sekelas Garuda Indonesia. Apalagi, Garuda Indonesia sudah dikenal di mancanegara.
“Niatan kita semata-mata ingin mengembalikan Garuda dan menjayakan Garuda serta kepercayaan dunia terhadap maskapai itu sendiri,” tutupnya.
- KPK Periksa Mantan Petinggi Garuda dan Pos Indonesia dalam Kasus TPPU Rafael Alun Trisambodo
- Utang Nepal Airlines Rp5,7 Triliun, Alvin Lie: Garuda Capai Rp142 Triliun
- Garuda Indonesia Didesak Akomodir Penggunaan Jilbab bagi Pramugari
