Garuda indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan petinggi PT Pos Indonesia hingga petinggi PT Garuda Indonesia.

Pengamat penerbangan, Alvin Lie, mengungkap bahwa utang Nepal Airlines Corporation sebesar Rp5,7 triliun tak sebanding dengan utang maskapai Garuda Indonesia yang tembus hingga ratusan triliun.

PT Garuda Indonesia didesak segera mengakomodir aturan penggunaan jilbab secara permanen bagi para pramugari.

Permintaan Penyertaan Modal Negara (PMN) oleh Garuda Indonesia sebesar Rp7,5 triliun untuk restorasi pesawat menjadi pertanyaan kalangan dewan.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengapresiasi Kejaksaan Agung (Kejagung) yang membongkar dugaan kasus korupsi pengadaan pesawat CRJ 1000 dan ATR 72-600.

Melihat perkara pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini banyak BUMN yang menggunakan perusahaan konsultan yang digunakan sebagai salah satu bentuk mengantisipasi kecurangan yang merugikan keuangan negara.

Fraksi Partai Nasdem mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Garuda Indonesoa. Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI Ahmad M. Ali mengatakan, dalam mengurai masalah di Garuda Indonesia Pansus lebih efektif ketimbang panitia kerja (Panja).

Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Ahmad M Ali menjelaskan alasan fraksinya mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Garuda Indonesia. Pansus dinilai lebih efektif ketimbang panitia kerja (Panja) dalam mengurai polemik yang dihadapi maskapai pelat merah tersebut.

Transaksi pengadaan pesawat dan mesin pesawat yang selama ini dilakukan Garuda Indonesia diminta segera diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan laporan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II Kartika Wirjoatmodjo, utang PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah menembus 9,8 juta dolar AS atau nyaris setara dengan Rp 140 triliun (asumsi kurs Rp 14.247).

Partai Gerindra meminta pemerintah untuk fokus dalam menyelamatkan maskapai nasional Garuda Indonesia yang nasibnya sedang di ujung tanduk.

Terkait dengan upaya penyelamatan maskapai Garuda Indonesia, anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid meminta Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir tidak menggunakan skema suntikan APBN.

Jika para direksi Garuda Indonesia mampu bekerja maksimal, maka Garuda Indonesia bisa melampui krisis dengan baik. 

Sejak jabatan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipegang Rini Soemarno di periode pertama Presiden Joko Widodo, manajemen Garuda Indonesia sudah tidak sehat. Jokowi harus melakukan gebrakan serius untuk menyelamatkan maskapai kebanggan bangsa tersebut.

Mantan komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Peter Gontha mengungkap persoalan Garuda Indonesia yang kini nasibnya di ujung tanduk lantaran terlilit hutang triliunan.