Menduduki sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dianggap tak tahu posisi dan berbicara di luar kewenangannya.
- Harga Gas LPG di Jember Melambung, Pertamina Tambah Pasokan 200.480 Tabung
- Ahok Mundur sebagai Komut Pertamina
- Pertamina Remajakan 22 Unit Tanker untuk Menekan Emisi Karbon
Demikian disampaikan Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno yang menyoroti kegaduhan Ahok soal isu ancaman mogok kerja Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang disebut gara-gara pemotongan gaji karyawan Pertamina.
Padahal, jelas-jelas Direksi Pertamina tidak pernah melakukan pemotongan gaji karyawan. Yang dilakukan Pertamina, adalah membahas program agile working dengan memberikan kesempatan kepada karyawan memilih skema Working from Home (WFH) atau Working from Office (WFO).
"Model komunikasi yang disampaikan Ahok bikin ramai. Padahal itu sama sekali bukan kewenangan Ahok," kata Adi Prayitno dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (25/12).
Ia menjelaskan, apa yang terjadi di Pertamina adalah persoalan biasa. Namun karena mantan Gubernur DKI Jakarta itu ikut berkomentar, maka jadi ramai dan gaduh.
Adi melanjutkan, apa yang dijelaskan Pertamina adalah hal wajar. Pasalnya, sudah banyak terjadi ketika pekerja memilih bekerja dari rumah atau WFH kemudian tidak menerima insentif transportasi.
"Pemotongan insentif bagi yang WFH itu kan perkara biasa, hampir terjadi di semua perusahaan di BUMN karena memang kalau WFH insentif sama transportnya tidak ada. Tidak ada cost yang dikeluarkan untuk itu," tutup Adi Prayitno.
- Harga Gas LPG di Jember Melambung, Pertamina Tambah Pasokan 200.480 Tabung
- Ganjar: Pak Ahok Karakternya Seperti Itu, Tapi Dia Jujur
- Soal Ganjar Disebut Petugas Partai, Ahok: Susah Diatur
