Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok merasa terusik soal status Calon Presiden Nomor 3 Ganjar Pranowo yang disebut sebagai petugas partai dari PDI Perjuangan oleh sebagian besar publik.
- Arum Sabil Desak Menteri Nadiem Cabut Kebijakan Tak Wajibkan Ekskul Pramuka
- Komitmen Wali Kota Eri terhadap Penanganan Stunting Berbuah Penghargaan dari Presiden RI di Hari Otoda 2024
- Kwarnas-Kwarda Pramuka Se-Indonesia Desak Menteri Nadiem Revisi Permendikbud No 12
Menurut Ahok, penyebutan petugas partai itu seakan-akan membuat Ganjar sebagai petugas Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP.
Padahal, Ahok menyampaikan dalam wawancara dengan salah satu stasiun televisi nasional, Megawati pun sejatinya adalah petugas partai, sama dengan dia dan Ganjar.
"Orang seolah-olah menganggap petugas partai adalah petugas Ibu Mega. Orang Bu Mega juga petugas partai kok, sama-sama petugas mau perintah?" ujar Ahok dalam potongan video dikutip Rabu (7/2).
Mantan Komisaris Utama Pertamina mengatakan, tidak ada seseorang ketika sudah menjabat sebagai kepala pemerintahan, bisa diatur oleh petinggi partai politik.
Ahok menyinggung soal Ganjar yang tidak bisa diatur oleh PDIP. Tepatnya, ketika Ganjar menjabat Gubernur Jawa Tengah yang hubungannya merenggang dengan PDIP sebelum diumumkan sebagai capres.
"Pernah dengar kan dia (Ganjar) ribut-ribut dengan DPP (PDIP), waktu dia jadi gubernur. Beliau waktu jadi gubernur di Jateng itu petugas partai bukan? Iya, kok dia enggak nurut dengan DPP untuk hal-hal yang prinsip?" katanya.
Hal tersebut, kata Ahok harus bisa dicermati oleh orang-orang bahwa Ganjar sekali pun petugas partai, dia tetap tidak bisa dengan mudah diatur-atur oleh partai, apalagi hal yang bersangkutan dengan prinsip kepemimpinan.
"Jadi apa yang salah? Orang bilang pasti Pak Ganjar akan nurut sama ibu (Megawati). Sama-sama petugas, kok, Ganjar saja kaga nurut waktu di Jateng ketika melakukan sesuatu yang beda," pungkasnya. 
- Arum Sabil Desak Menteri Nadiem Cabut Kebijakan Tak Wajibkan Ekskul Pramuka
- Komitmen Wali Kota Eri terhadap Penanganan Stunting Berbuah Penghargaan dari Presiden RI di Hari Otoda 2024
- Kwarnas-Kwarda Pramuka Se-Indonesia Desak Menteri Nadiem Revisi Permendikbud No 12
