Tiga Peserta Lelang Berebut Kelola Parkir Sidoarjo Rp 20,4 Miliar

Lahan parkir motor Jl Gajah Mada Sidoarjo/RMOLJatim
Lahan parkir motor Jl Gajah Mada Sidoarjo/RMOLJatim

Akhir tahun 2021 kian dekat namun hingga saat ini hasil lelang calon mitra kerjasama pengelolaan parkir di Sidoarjo masih belum ada putusan.


Terkait persoalan ini, Kepala Dinas Perhubungan Sidoarjo, Benny Airlangga Yogaswara mengaku masih menunggu laporan dari tim lelang.

"Saya masih menunggu laporan hasil dari tim lelang," katanya dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Senin (27/12).

Menurutnya, hasil terakhir siapa pemenang lelang parkir sangat penting karena nantinya yang akan mengelola parkir di Sidoarjo mulai awal tahun 2022.

Terkait adanya informasi sanggahan lelang dari salah satu peserta lelang, kepala dinas perhubungan tidak mengetahui karena tidak menerima laporan dari panitia Tim seleksi lelang. 

Sementara dari informasi yang didapat dari salah satu staf ULP bahwasanya Tim Pokja sedang mengelar rapat terkait lelang pengelolaan parkir. 

Ada tiga peserta lelang dinyatakan lulus diantaranya Indonesia Sarana Servis KSO, Inkoppol dan PT Piramida Teknologi Informasi. Dari ketiga peserta lelang ini akan ditentukan satu pemenangnya.

Lebih lanjut Benny menyatakan Pemkab Sidoarjo menetapkan batas bawah penawaran harga kerjasama ini sebesar Rp 20,4 miliar. Dengan masa kontrak tiga tahun.

“Tiga tahun itu akan ada evaluasi, per tahun akan kita naikkan 7,5 persen nilai kontraknya,” terang Benny.

Pihaknya berharap pada lelang kali ini, akhir Desember 2021 sudah didapatkan pemenang mitra kerjasama pengelolaan parkir. Sehingga Januari 2022, sebanyak 359 titik parkir di seluruh kecamatan mulai dikelola pihak ketiga seperti kantor kecamatan, puskesmas dan pasar.

Mitra kerjasama tersebut diharapkan mampu mengelola parkir dengan profesional. Sehingga mampu mendongkrak pendapatan asli daerah dari sektor perparkiran. Karena tahun ini, PAD parkir hanya Rp 1,4 miliar dari target Rp 16 miliar.

Di tahun pertama, ujar Benny, parkir masih menggunakan karcis yang diporporasi dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. 

“Diwajibkan tahun kedua dan ketiga sudah pakai IT. Kalau sudah berpengalaman, tahu potensinya besar untuk menghemat biaya operasional ya pakai IT," tandasnya.