Ketua DPD Golkar Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma mengaku, kalau banyak surat yang masuk ke Oka untuk maju dalam Pilkada Kabupaten Probolinggo 2024.
- Benny K Harman: Kita Butuh Pemimpin Mampu Bawa Negeri ini ke Luar dari Kondisi Sekarang
- Ada Upaya Memutus Bayang-bayang Luhut di Balik Pertemuan PDIP-Gerindra
- Survei LSJ: Prabowo Capres Harapan Publik, Anies Lebih Baik Dari Ganjar
Surat itu, dari berbagai kalangan. Mulai dari tokoh agama, tokoh masyakarat serta para pemuda dan juga para warga lainnya di berbagai kecamatan di Kabupaten Probolinggo.
"Tapi saya tidak menjawab surat itu. Karena apa? Golkar sendiri fokus pada kesejahteraan masyarakat dengan mengawal kepentingan rakyat. Itu yang Golkar fokuskan," ungkap Oka, pada Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (12/1).
Menurutnya, Golkar tidak main-main untuk mengawal kepentingan rakyat. Apalagi, saat ini dilanda bencana pandemi.
"Karena kepentingan rakyat lebih utama dari pada kepentingan pribadi dan golongan. Sehingga, kita harus fokus pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Probolinggo," paparnya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo ini melanjutkan, untuk urusan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo, masih jauh yaitu 2024.
"Nah untuk Pilkada ini masih 2 tahun lagi. Sekarang kita bekerja, agar partai Golkar Kabupaten Probolinggo menjadi partai pemenang," tegasnya.
Sebab, di Partai Golkar sendiri ada Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melakukan sebuah deklarasi.
"Golkar tidak semudah itu (Deklarasi), masih ada SOPnya. Akan tetapi, saya sudah melakukan deklarasi agar Golkar Kabupaten Probolinggo menjadi partai pemenang 2024," ungkap dia.
Disinggung soal turun ke bawah menemui masyakarat, Oka menjawab, kalau pertemuan dengan para guru dan komunitas tersebut, sebagai menyerap aspirasi.
"Satu hari ada tiga lokasi yang kita sambangi. Itupun atas permintaan warga sendiri," pungkasnya.
- Tambang Wadas Belum Kantongi IUP, ProDEM: Perusahaan yang Dapat IPL dari Ganjar Itu Punya Siapa?
- Pejabat Indonesia yang Bohongi Publik Seperti Ferdy Sambo Patut Dihukum
- Pemerintah Diingatkan Potensi Ancaman Keamanan di IKN
