Sikapi Insiden Wadas, KSP: Pemerintah Berikan Akses Komnas HAM Lakukan Penyelidikan

Deputi V Kantor Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani saat berdiskusi dengan Menkopolhukam Mahfud MD
Deputi V Kantor Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani saat berdiskusi dengan Menkopolhukam Mahfud MD

Kelanjutan proyek Waduk atau Bendungan Bener di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, akan dilakukan melalui dialog dan musyawarah dengan semua kelompok, baik pro maupun kontra.


Dialog tersebut akan melibatkan atau meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk menjadi fasilitator.

Demikian salah satu hasil rapat koordinasi yang membahas penanganan insiden Wadas yang terjadi beberapa hari lalu. Hadir dalam rapat koordinasi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dan Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani.

Dalam rapat koordinasi tersebut beberapa hal didiskusikan, mulai dari teknis proses penanganan insiden yang akan melibatkan Komnas HAM hingga mekanisme penegakan hukum bila ditemukan pelanggaran.

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, Pemerintah akan memberi akses luas kepada Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan secara bebas untuk mendalami apabila ada atau tidak pelanggaran HAM dalam proses pelaksanaan proyek tersebut.

"Pemerintah membuka akses luas bagi Komnas HAM. Proses penegakan hukum akan tegas dilakukan bila ditemukan pelanggaran,"  ujar Jaleswari dikutip Kantor Berita Rmol Jeteng, Sabtu (12/2).

Untuk itu, Komnas HAM juga dipersilahkan untuk menyampaikan kepada masyarakat dan pemerintah jika ditemukan pelanggaran HAM.

Di kesempatan yang sama, baik Menkopolhukam dan Deputi V Kepala Staf Kepresidenan menekankan bahwa pendekatan persuasif dan pelibatan unsur-unsur masyarakat menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dalam proses pembangunan, tidak terkecuali pembangunan Waduk Bener.

"Pendekatan yang mengutamakan local wisdom akan diutamakan, tetua masyarakat dan tokoh ormas keagamaan akan turut dilibatkan,” kata Mahfud.

 “Seperti yang juga kerap diarahkan Presiden di berbagai kesempatan, proses pendekatan terhadap masyarakat harus santun, persuasif, dan mengedepankan pendekatan budaya. Pendekatan demikian lah yang ke depan akan diperkuat dalam proses pembangunan Waduk Bener,” pungkas Jaleswari.