Konflik Wadas, PB PMII: Negara Telah Menindas Rakyatnya Sendiri

"PB PMII melakukan kunjungan langsung ke Wadas guna mencari fakta di lapangan terkait perkembangan konflik berdarah Wadas," uca[ Ketua PB PMII Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik, Ahmad Latif, kepada media, Minggu (20/2).

Latif mengakui pihaknya pihaknya telah mengantongi beberapa bukti yang cukup kuat terkait konflik di Desa Wadas.

"Selain pelanggaran HAM berat yang dilakukan Negara terhadap warga Wadas, kemudian ada dugaan pencaplokan lahan secara paksa oleh Negara dengan mengerahkan personel kepolisian. Pada gilirannya Negara melakukan penindasan terhadap rakyatnya sendiri," jelas Latif.

Dalam proses pemaksaan ini diduga ada upaya manipulatif yang dilakukan oknum-oknum tertentu.

Latif memaparkan, Wadas adalah tempat para ksatria. Tempat peninggalan sejarah. Sehingga, tak elok ketika Negara kelihatan ngotot untuk melakukan perampasan secara paksa terhadap tanah warga Wadas membuka penambang batu andesit.

Lanjut Latif, PB PMII telah menemukan sejumlah bukti-bukti penting terkait relasi kuasa pembangunan di Desa Wadas dan Bendungan Bener, Purworejo.

"PB PMII menemukan sejumlah fakta tentang adanya dugaan keterlibatan aktor politik dan aktor oligarki dalam konflik Wadas," ungkap Latif.

Ia pun memastikan PB PMII akan mengawal proses ini. Pun akan melaporkan sejumlah pihak kepada aparat penegak hukum (APH) terkait konflik Wadas dan gelontoran dana Negara.