Wacana penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diyakini tidak akan terwujud.
- Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024 di Jember Masuki Penyampaian Kesimpulan
- Sahur Bareng Di Rumah Gus Han, Rekonsiliasi Warga Nahdliyin Pasca Pemilu 2024
- Pererat Silaturahmi Pasca Pemilu 2024, DPRD Kota Malang Gelar Ngaji Bareng
Pemilu akan tetap digelar sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945 bahwa masa jabatan presiden dibatasi lima tahun dan dapat dipilih hanya di periode kedua.
Selain itu, secara politik pun akan sulit menghendaki amandemen UUD 1945 dalam rangka memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi.
"Pemilu 2024 tidak terhindarkan, penundaan pemilu dan amandemen UUD tertutup: 6 Parpol menolak tegas," kata Managing Director Political Economy and Policy Studies, Prof Anthony Budiawan dikutip dari akun Twitternya, Jumat (25/3).
"Penundaan Pemilu melalui KPU tidak akan terjadi, karena inkonstitusional: tidak ada dasar hukum, tidak sah, masa jabatan habis, dan akan memicu revolusi," sambungnya.
Atas dasar itu, ekonom lulusan Rotterdam ini menyarankan agar pesta demokrasi 2024 lebih meriah dan sempurna, maka rakyat Indonesia wajib menolak dan menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen.
"Rakyat wajib merebut kembali kedaulatan rakyat yang dirampas Parpol dan disandera Mahkamah Konstitusi yang kini menjadi penjaga tirani. Mari rebut kedaulatan rakyat!" pungkasnya seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
- Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024 di Jember Masuki Penyampaian Kesimpulan
- Sahur Bareng Di Rumah Gus Han, Rekonsiliasi Warga Nahdliyin Pasca Pemilu 2024
- Pererat Silaturahmi Pasca Pemilu 2024, DPRD Kota Malang Gelar Ngaji Bareng
