Vonis 2 tahun penjara kasus pajak yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo terhadap Direktur PT Java Teknik Indonesia (JTI), Binti Rofia'ah alias Ovie, dinilai telah memenuhi rasa keadilan.
- Modus Mantan Pelatih Taekwondo hingga 6 Tahun Cabuli Anak di Bawah Umur
- Fakta Baru, Pistol Brigadir J Sengaja Ditembakkan ke Dinding Biar Terkesan Ada Baku Tembak
- Polri Belum Umumkan Penangkapan Dito Mahendra, Ada Apa?
Demikian disampaikan Andry Ermawan, kuasa hukum terdakwa saat dikonfirmasi atas putusan yang digedok Irwan Effendi selaku ketua majelis hakim dalam persidangan yang digelar secara virtual, Jum'at (1/4).
Menurut Andry, kliennya tidak dijatuhi hukuman denda lantaran telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 1 miliar jauh sebelum kasus ini dibawa ke meja hijau.
"Klien kami kooperatif, termasuk mengembalikan uang Rp 1 miliar, meskipun itu uang pribadi," katanya saat dikonfirmasi Kantor Berita RMOLJatim, Sabtu (2/4).
Terhadap kasus pajak ini, Andry mengkritisi tentang batas ancaman pidana yang ada dalam UU Pajak.
"Seharusnya undang-undang pajak jangan begitu, kan kasihan itu. Orang sudah mau membayar pajak, tapi karena kurang masih saja dipidanakan," ungkap advokat yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Indonesia Lawyers Shooting Club (ILSC).
Tak hanya batas minimum ancaman pidana saja yang diatur, Ketua Umum Indonesia Lawyers Shooting Club (ILSC ini juga menyoroti aturan di internal Mahkamah Agung yang mengatur hakim tidak boleh menjatuhkan pidana percobaan.
"Kalau terdakwa sudah membayarkan kerugian pajak terus dihukum minimal kan kasihan. Lalu dimana letak keadilan dan independensi hakim," tandasnya.
Untuk diketahui, kasus pajak ini juga meyeret mantan Direktur PT Java Teknik Indonesia, Aria Trisna Sutmanta sebagai pesakitan. Dia divonis 2 tahun penjara dan juga dihukum membayar denda Rp 3,8 miliar, dua kali lipat dari nilai kerugian pajak total Rp 1,9 miliar.
Atas vonis tersebut, masing-masing terdakwa maupun jaksa penuntut umum masih menyatakan pikir-pikir.
Sebelumnya, terdakwa Binti dan Aria didakwa dengan Pasal 39A huruf a, Juncto Pasal 43 ayat 1 Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
- Mangkir Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Bakal Dipanggil Lagi!
- Masyarakat Sidoarjo Bersatu Desak KPK Tetapkan Tersangka Bupati Gus Muhdlor
- Fraksi Gerindra Tarik 2 Anggota Pansus RTRW, DPRD Sidoarjo Sahkan Raperda RTRW jadi Perda
