Majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menolak eksepsi yang diajukan Itong Isnaini Hidayat, oknum hakim PN Surabaya yang didakwa menerima suap atas perkara suap PT Soyu Giri Primedika (SGP)
- Terima Suap Rp 390 Juta, Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Dituntut 7 Tahun Penjara
- Jaksa KPK Sesalkan Sistem Peradilan di PN Surabaya, Pegawai Honorer Bisa Kendalikan Perkara
- Sidang Suap Hakim Itong Dkk, Bagi-Bagi Perkara ke Hakim PN Surabaya Cukup Bayar Kopi dan Pulsa
Dalam amar putusannya, majelis hakim yang diketuai Tongani menyatakan surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melanggar kaidah hukum.
Menurut majelis hakim, dalil-dalil eksepsi tim penasehat hukum terdakwa Itong Isnaeni tidak berlandaskan hukum. Diantaranya soal kontradiksi terdakwa tunggal dalam rumusan dakwaan tindak pidana penyertaan atau deiineming, adanya larangan penggunaan saksi mahkota dan surat dakwaan yang disusun secara terpisah atau splitzing.
Berdasarkan pertimbangan yang dibacakan, majelis hakim sepakat dengan konstruksi hukum yang dibangun jaksa KPK dan menyatakan surat dakwaan sah menurut hukum.
"Mengadili, menolak eksepsi untuk seluruhnya. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan sidang ke pemeriksaan saksi. Menanggung biaya perkara sampai putusan akhir," ucap Hakim Tongani saat membacakan amar putusan selanya diruang sidang Cakra, Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (12/7).
Diketahui, Hakim Itong Isnaeni diadili atas dugaan menerima suap dari perkara permohonan pembubaran PT Soyu Giri Primedika (SGP) senilai Rp.1,350 miliar.
Suap tersebut diberikan oleh Hendro Kasiono, kuasa hukum PT SGP melalui Panitera Pengganti, Muhamad Hamdan (berkas perkara terpisah).
Dalam kasus suap tersebut, Itong Isnaeni didakwa Pasal 12 huruf c UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau Pasal 11 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
- Ketua Komisi A DPRD Sikapi Vonis 3 Terdakwa Korupsi Kredit di BRI Jember
- Rugikan Negara Rp18 M, Mantan Dirut PT SMS Melenggang ke Pengadilan Tipikor
- Perkara Korupsi Kredit ke PT SEP Jalani Sidang Perdana
