Demo BBM, GMNI Jombang Suarakan Harus Ada Formula Tangani Kenaikan

demo depan kantor DPRD / RMOLJatim
demo depan kantor DPRD / RMOLJatim

Gelombang aksi penolakan terhadap kenaikan harga BBM terus disuarakan oleh berbagai kalangan. Kali ini, aksi protes atas kenaikan harga BBM dilakukan oleh mahasiswa yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jombang.


Mereka menggelar aksi unjukrasa di depan kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), jalan Wahid Hasyim, Rabu (07/09) siang.

Berbagai atribut dibawa dalam aksi, selain spanduk tuntutan, massa turut membawa megaphone, bendera dan aneka poster. 

Kordinator aksi, Kelvin Arifudin mengatakan, bahwa dengan adanya kenaikan BBM ini berdampak sekali dan sangat memberatkan masyarakat. Selain itu, dia juga menyoroti keberadaan mafia migas yang meresahkan masyarakat. 

"Jika terjadi kenaikan harga BBM, harus ada formula mengusulkan anggota DPRD Jombang mengusulkan pencabutan kebijakan kenaikan harga BBM," ujarnya.

Selain menyoroti kenaikan BBM dan mafia migas, perwakilan mahasiswa pengagum Sukarnois ini turut mendesak pemerintah untuk mengawasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pusat ke daerah secara transparan dan tepat sasaran. 

"Usulan kami, harus ada perbup untuk menstabilkan ekonomi daerah, inflasi lokal harus ditekankan se ideal mungkin, tidak malah membesar," paparnya.

Ditengah jalannya aksi sempat terjadi ketegangan antara pihak aparat kepolisian yang bertugas dan mahasiswa. Namun, hal itu dapat diredam setelahnya perwakilan dari DPRD Jombang menemui para pendemo. 

Ketua DPRD Jombang, Masud Zuremi saat menemui para demonstran berjanji akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait adanya kenaikan harga BBM yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk menindaklanjuti itu, pihak dewan siap mengundang pendemo berdialog bersama untuk memutuskan sikap." Kami tidak sendiri, tapi kolektif kolegial, antara pimpinan dan anggota dewan lainnya," kata Masud.

Karena, menurutnya, urusan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi lebih pada urusan pusat, bukan hanya urusan daerah." Untuk itu, kami akan sampaikan kepada DPR RI melalui fraksi partai masing-masing," pungkasnya.