Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo berhasil meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia karena sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Kategori Lima Kali Berturut-turut untuk Laporan Keuangan Tahun 2017-2021.
- Banjir Dukungan, Gus Haris Bacabup Probolinggo Ingin Jawab Keluhan Masyakarat Dengan Cara Ini
- ASN Pemkab Probolinggo Yang Bolos Bakal Disanksi Tegas, Ini Kata Pj Bupati Probolinggo
- Masuk Survei LSI Denny, Zainal Arifin Bakal Calon Bupati Probolinggo Angkat Bicara
Penghargaan tersebut disampaikan dalam Puncak Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 dengan tema “Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja untuk Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat”, Kamis (22/9) di Auditorium Dhanapala Kementerian Keuangan RI, Jakarta.
Kegiatan ini diikuti secara virtual oleh Pemkab Probolinggo di ruang pertemuan Jabung 3 Kantor Bupati Probolinggo. Hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono didampingi Asisten Administrasi Umum Nanang Trijoko Suhartono.
Turut mendampingi, Inspektur Tutug Edi Utomo, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Dewi Korina, Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Yulius Christian, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Hudan Syarifuddin, Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Amalia Etiq Primahayu serta Kabag Organisasi Anna Maria DS.
Dalam rakernas tersebut diserahkan penghargaan WTP tahun 2021, WTP minimal 5 kali, WTP minimal 10 kali dan WTP minimal 15 kali oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati. Khusus untuk WTP 2021 dan WTP minimal 5 kali diumumkan melalui tayangan video.
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati Sri Mulyani Indrawati menyampaikan ucapan selamat kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang sudah menerima penghargaan opini WTP 1 tahun, minimal 5 tahun, minimal 10 tahun dan minimal 15 tahun.
“Tentunya ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Sebab sudah melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel. Tidak hanya hasil audit BPK RI, tapi bagaimana APBN dan APBD benar-benar manfaat dan instrumennya mampu memecahkan masalah Negara,” ungkapnya.
Menurut Sri Mulyani, selama 2 tahun berturut-turut pada situasi pandemi, pemerintah terus melaksanakan pemerintahan dengan tetap menjaga akuntabilitas keuangan Negara. Tetap mengedepankan aspek akuntabilitas penggunaan keuangan Negara dengan penuh tanggung jawab.
“Kita harus mengakui tantangannya memang sangat luar biasa. Banyak sekali keuangan Negara menjadi andalan untuk menangani permasalahan pandemi. Perubahan yang harus cepat namun harus akuntabilitas itu tidak mudah. Oleh karenanya kita mengundang aparat penegak hukum didampingi BPKP dan BPK RI,” tegasnya.
Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Keuangan yang telah memberikan penghargaan penerimaan opini WTP 5 kali berturut-turut.
“Sebetulnya kita sudah 9 kali meraih opini WTP mulai tahun 2013 sampai 2021. Tapi sementara yang diberikan penghargaan minimal 5 kali berturut-turut,” katanya.
Lebih lanjut Sekda Soeparwiyono mengharapkan kepada seluruh OPD untuk mampu dan mempertahankan opini WTP untuk yang ke-10 kalinya secara berturut-turut.
“Mudah-mudahan tahun bisa meraih ke-10 kali berturut-turut sehingga diundang langsung ke Kementerian Keuangan,” terangnya.
Sedangkan Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo Dewi Korina menyampaikan penghargaan ini diberikan kepada daerah yang sudah meraih opini WTP minimal 5 kali berturut-turut. Dimana kategorinya ada 3 (tiga) meliputi minimal 5 kali, minimal 10 kali dan minimal 15 kali.
“Alhamdulillah, Kabupaten Probolinggo yang sudah mendapatkan opini WTP sebanyak 9 kali berturut-turut mendapatkan penghargaan di kategori minimal 5 kali berturut-turut,” ujarnya.
Dewi menjelaskan tentunya tantangan kedepan lebih sulit dan tidak boleh terlena dengan mempersiapkan diri untuk menyusun laporan keuangan tahun depan yang mungkin tingkat kesulitannya lebih tinggi sehingga bisa meraih opini WTP itu berturut-turut setiap tahun karena itu sebuah keharusan.
“Penghargaan ini adalah penyemangat, tetapi bukan tujuan. Karena tujuannya adalah akuntabilitas. Mohon doa seluruh masyarakat dan perangkat daerah untuk tetap mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan sehingga kita tetap mempertahankan opini WTP tahun depan yang ke-10 berturut-turut,” jelasnya.
Menurut Dewi, BPPKAD mulai jauh-jauh hari menyiapkan laporan keuangan dengan memperbaiki sistem aplikasinya dan rekonsiliasi datanya lebih awal.
Harapannya dengan akuntabilitas ini, pengelolaan anggaran lebih transparan dan outcome yang terbesar meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Probolinggo.
“Kunci suksesnya adalah dukungan dan support dari kepala daerah serta komitmen dari seluruh perangkat daerah. Sebab WTP ini bukan kinerja satu OPD, tapi kinerja seluruh perangkat daerah. Dengan penghargaan ini tentunya menjadi penyemangat bahwa pengelolaan anggaran harus semakin baik, akuntabilitas dan transparan,” terangnya.
Dewi menambahkan WTP itu salah satu bobot pengali untuk menerima Dana Insentif Daerah (DID).
Jika WTP sudah berturut-turut seperti Kabupaten Probolinggo mendapatkan bobot 50 persen. Nantinya angka 50 persen itu dikalikan dengan indikator DID.
“Kalau bobot pengalinya sudah besar, tapi indikator yang dikalikan itu 0, maka jadinya 0. Ini modal awal sudah ada dan kita mendapatkan bobot tertinggi dari WTP, tinggal sekarang indikator pengalinya itu harus dipacu. Itu salah satu faktor pengali mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID),” pungkasnya.
- Banjir Dukungan, Gus Haris Bacabup Probolinggo Ingin Jawab Keluhan Masyakarat Dengan Cara Ini
- ASN Pemkab Probolinggo Yang Bolos Bakal Disanksi Tegas, Ini Kata Pj Bupati Probolinggo
- Masuk Survei LSI Denny, Zainal Arifin Bakal Calon Bupati Probolinggo Angkat Bicara
