Forum P20, Aktivis Muda Aishnina Minta Negara Maju Kelola Sampahnya Sendiri

Aktivis lingkungan dari kalangan muda, Aishnina Azzahra Aqilani/Net
Aktivis lingkungan dari kalangan muda, Aishnina Azzahra Aqilani/Net

Berbicara dalam salah satu rangkaian forum menuju KTT P20, aktivis lingkungan dari kalangan muda, Aishnina Azzahra Aqilani menyerukan agar negara maju tidak lagi membuang sampah plastiknya di negara berkembang, khususnya di negara asalnya, Indonesia.


"Tolong berhenti mengirimkan sampah plastik ke negara-negara berkembang untuk kebersihan ibu pertiwi dan masa depan kita bersama," tegasnya dalam pidato pembuka Parliamentary Forum in the Context of the G20 Parliamentary Speakers Summit di Gedung DPR RI, Jakarta pada Rabu (5/10).

Gadis berusia 15 tahun yang semenjak kecil akrab dengan isu lingkungan itu, itu menceritakan bahwa ia baru mengetahui jika negara industri, seperti Eropa, AS, Jepang dan Australia merupakan penghasil sampah plastik terbanyak di dunia dan membuangnya ke negara berkembang.

"Saya melihat banyak plastik di sekitar saya, dan saya baru tahu bahwa negara yang menghasilkan limbah plastik itu membuang sampah mereka di negara saya. Tetapi kenapa mereka melakukan itu?" ujarnya.

"Bukannya mereka memiliki sistem pembuangan yang lebih memadai dari pada negara berkembang seperti negara saya?" tambah Aishnina.

Aktivis Muda yang diberi kesempatan menjadi yang pertama untuk berbicara dalam forum P20 itu mengimbau semua orang untuk segera menghentikan tsunami plastik ini.

"Jika kita ingin menyelesaikan masalah plastik ini maka kita harus mengurangi jumlah produksi sampah plastik di dunia," jelasnya.

Aishnina meminta kepada seluruh anggota parlemen P20 untuk dapat memberikan perhatian lebih pada isu sampah plastik dan segera membuat regulasi yang tegas untuk dapat benar-benar mengurangi itu.

"Tolong janji sebagai anggota parlemen dunia untuk menyelesaikan krisis sampah plastik ini secepat mungkin. tolong buat kebijakan yang kuat untuk melindungi masa depan saya dan pemuda di negara anda. kebijakan yang dapat mengurangi jumlah produksi plastik dan melarang penggunaan bahan kimia berbahaya pada pembuatan plastik," pungkasnya dimuat Kantor Berita Politik RMOL.