Ada 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ponorogo sepakat membawa pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) 2023 ke meja Panitia Khusus (Pansus).
- Dihadapan Peserta Rakernas LP Ma'arif NU, Gubernur Khofifah Paparkan Empat Poin Tantangan Dunia Pendidikan
- Inovasi Teropong Jiwa Banyuwangi Raih Penghargaan Kementerian Kesehatan RI
- Satgas Covid-19 Banyuwangi Kembali Keluarkan Kebijakan Pengendalian Kegiatan Masyarakat
“Kami lakukan pansus untuk R-APBD,” ujar Wakil Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, Senin (7/11)
Dia menjelaskan, bahwa ada pertanyaan dari fraksi-fraksi, antara lain yang kurang detail, seperti peninjauan tiket masuk Telaga Ngebel, peningkatan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum ) setelah menjadi PUDAM (Perusahaan Umum Daerah Air Minum) ini, dan jawaban dari masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah ).
“Ada yang perlu dipertajam, makanya kita bawa ke Pansus. Karena jawabannya kurang memuaskan," kata politisi asal PKB ini.
Dwi juga mempertanyakan dana di Satpol-PP Ponorogo sebesar Rp 50 ribu, dan Rp 55 ribu dalam dua rekening berbeda, yang tidak diberikan jawaban jelas oleh Eksekutif.
"Ini juga kurang jelas untuk apa, buat apa dana Rp 50 ribu dan Rp 55 ribu itu," tanyanya.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti informasi pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2023 sebesar Rp 135 miliar, dimana dalam update nya DJPK Kementrian Keuangan tertanggal 11 Oktober, ada pemberitahuan bahwa pengurangan DAU 2023 hanya Rp 106 miliar.
"Ini yang ingin kita cari tahun kebenaranya di Pansus. Kalau itu benar kan APBD kita tahun depan tidak terlalu cingkrang," pungkasnya.
- Peringati Hari Santri Nasional 2021, Gubernur Khofifah: HSN Bangkitkan Jiwa Santripreneur, Pesantrenpreneur, dan Sociopreuner
- Luncurkan Ruang Rindu, Menteri Bintang: Inovasi Banyuwangi Patut Ditiru
- Nihil Kecelakaan Kerja, Pelindo III Terima Apresiasi Dari Gubernur Jawa Timur
