Ada 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ponorogo sepakat membawa pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) 2023 ke meja Panitia Khusus (Pansus).
- Pantau Penerapan JKS, Wawali Surabaya Kunjungi RS Swasta
- Final KMHE 2021, Rektor Dorong Inovasi Jadi Produk Unggulan dalam Negeri
- Ikuti Arahan Presiden, Ini Prioritas Pembangunan Banyuwangi Hingga 2022
“Kami lakukan pansus untuk R-APBD,” ujar Wakil Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, Senin (7/11)
Dia menjelaskan, bahwa ada pertanyaan dari fraksi-fraksi, antara lain yang kurang detail, seperti peninjauan tiket masuk Telaga Ngebel, peningkatan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum ) setelah menjadi PUDAM (Perusahaan Umum Daerah Air Minum) ini, dan jawaban dari masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah ).
“Ada yang perlu dipertajam, makanya kita bawa ke Pansus. Karena jawabannya kurang memuaskan," kata politisi asal PKB ini.
Dwi juga mempertanyakan dana di Satpol-PP Ponorogo sebesar Rp 50 ribu, dan Rp 55 ribu dalam dua rekening berbeda, yang tidak diberikan jawaban jelas oleh Eksekutif.
"Ini juga kurang jelas untuk apa, buat apa dana Rp 50 ribu dan Rp 55 ribu itu," tanyanya.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti informasi pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2023 sebesar Rp 135 miliar, dimana dalam update nya DJPK Kementrian Keuangan tertanggal 11 Oktober, ada pemberitahuan bahwa pengurangan DAU 2023 hanya Rp 106 miliar.
"Ini yang ingin kita cari tahun kebenaranya di Pansus. Kalau itu benar kan APBD kita tahun depan tidak terlalu cingkrang," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Wali Kota Eri Cahyadi Terima Penghargaan Tertinggi Bintang LVRI dari Legiun Veteran RI
- PPDB Segera Dimulai, Pemkab Banyuwangi Siap Jemput Bola Door to Door ke Pelajar Kurang Mampu
- DPRD Kabupaten Malang Gelar Rapat Paripurna Bersama Bupati Bahas Raperda Perubahan APBD 2021
