Wakil Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko menyampaikan sesuai dengan rilis resmi BPS, angka inflasi di tingkat nasional per Oktober 2022 secara year on year sebesar 5,71%
- Gerak Cepat, Bank bjb Salurkan Dana PEN untuk Golongan Rentan Terdampak Krisis
- SIG Jalin Kemitraan dengan TCC
- Indonesia dan Brazil Disebut Sebagai Negara dengan Tingkat Kepemilikan Aset Crypto Tertinggi, PINTU Gelar Traiding Competition
“Sedangkan angka inflasi (IHK) Kota Probolinggo per Oktober 2022 secara month to month sebesar 0,16% dan tercatat sebagai daerah dengan kenaikan inflasi tertinggi di Jawa,” katanya, dikutip Kantor Berita RMOLJatim.
Artinya, jelas Wabup Timbul, jika angka inflasi di Kota Probolinggo mengalami peningkatan, maka angka inflasi di Kabupaten Probolinggo juga akan terhitung mengalami peningkatan. Karena perhitungan angka inflasi Kabupaten Probolinggo akan merujuk pada Kota Probolinggo.
“Terlepas dari penghitungan inflasi IHK tersebut, maka sudah menjadi kewajiban kita menjaga angka inflasi agar stabil tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah sehingga daya beli masyarakat dan perekonomian daerah bisa tetap tumbuh,” katanya.
Wabup Timbul menerangkan kenaikan angka inflasi sepanjang tahun 2022 utamanya berasal dari kenaikan harga komoditas yang diatur pemerintah seperti bahan bakar rumah tangga dan BBM sebagai dampak meningkatnya harga energi dunia.
“Selain itu, kondisi geo politik global antara Rusia dan Ukraina juga turut berdampak pada peningkatan angka inflasi dimana kondisi geo politik tersebut berdampak pada berkurangnya stok pangan global,” terangnya.
Oleh karena itu Wabup Timbul meminta kepada semua OPD agar meningkatkan komunikasi publik yang tidak membuat masyarakat panik dan mengupayakan masyarakat tetap tenang sehingga tidak melakukan panic buying.
“Tingkatkan koordinasi dan implementasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Probolinggo agar bersinergi dan konsisten dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya utamanya dalam menghadapi akhir tahun dan Natal serta akan mengawali tahun 2023,” ujarnya.
Wabup Timbul juga meminta agar mengaktifkan dan meningkatkan Satgas Pangan yang memiliki tugas melaporkan harga dan ketersediaan komoditas serta melaksanakan gerakan penghematan energi seperti mematikan lampu yang tidak perlu di siang hari.
“Gerakan tanam pangan cepat panen, yakni gerakan menanam tanaman seperti cabai, bawang dan lain-lain sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga. Gerakan ini perlu diinisiasi dari seluruh komponen masyarakat seperti PKK, Babinsa, Babinkamtibmas,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut Wabup Timbul meminta supaya mengkaji kemungkinan Kerja sama Antar Daerah (KAD) yang meliputi seluruh komoditas pangan strategis, setiap item komoditas dikaji oleh setiap daerah. Di mana daerah yang kekurangan komoditas mengambil dari daerah yang surplus.
“Optimalkan dan intensifkan jaringan pengaman sosial seperti anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), anggaran bansos, anggaran desa, realokasi Dana Alokasi Umum (DAU) operasi pasar padat karya dan bansos pusat. Optimalkan serapan, jangan sampai ada yang tertunda atau tidak terserap,” tambahnya.
Wabup Timbul menambahkan supaya seluruh OPD mencermati dan menindaklanjuti setiap rilis/pengumuman angka inflasi hingga tingkat kabupaten/kota.
“Kita jadikan isu pengendalian inflasi sebagai isu prioritas daerah, sehingga seluruh stakeholder harus bersinergi seperti saat penanganan pandemi Covid-19,” pungkasnya.
- Pandemi, Hipmi Kota Madiun Muscab Secara Online
- Realisasi Investasi Jatim Semester I 2023 Tembus Rp 61,2 T, Gubernur Khofifah: Alhamdulillah Telah Penuhi Target
- Paparkan Kinerja bank bjb, Dirut Yuddy Ajak Investor Tak Sia-siakan Right Issue
