Ketua Komisi VI DPR Paparkan Keberhasilan Adhi Karya Melalui Rights Issue 

Ketua Komisi VI DPR RI, Faisol Riza/Ist
Ketua Komisi VI DPR RI, Faisol Riza/Ist

Ketua Komisi VI DPR RI, Faisol Riza paparkan keberhasilan PT Adhi Karya (Persero) untuk membangun Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk kelancaran UMKM.


Hal itu dikatakan langsung pada saat sosialisasi peran UMKM BUMN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pada 10 Desember 2022 lalu di salah satu tempat di Probolinggo.

Faisol Riza mengatakan kegiatan sosialiasi peran kemitraan UMKM BUMN ini merupakan bentuk kerja sama Komisi VI DPR RI dan mitra kerja BUMN, PT Adhi Karya.

Menurutnya, dengan keberhasilan PT. Adhi Karya melalui Rights Issue yang dilakukan telah mendapatkan persetujuan Komisi VI DPR RI.

Apalagi, PT Adhi Karya merupakan BUMN Konstruksi dengan kredibilitas yang kuat di Indonesia. 

Ahdi Karya berdiri sejak 1960 dan merupakan nasionalisasi perusahaan Belanda. Perusahaan konstruksi pertama ini tercatat perusahaan pertam yang melantai dibursa efek sejak tanggal 18 Maret 2002 dengan kode ADHI.

ADHI memiliki karya konstruksi monumental yang hingga kini masih dipergunakan. Yakni antara lain, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Masjid Istiqlal, Monumen Nasional (Monas), Jembatan Barito, Jembatan Suramadu.

Kemudian ADHI memiliki tagline beyond construction yang menunjukan bukan hanya bergerak di bidang konstruksi. 

Saat ini ADHI memiliki empat lini bisnis utama yaitu Engineering & Konstruksi, Properti dan Hospitaliti, Manufaktur, Investasi dan Konsesi.

Saat ini ADHI memiliki 180 Proyek konstruksi yang sedang berjalan beberapa proyek besar, antara lain: Proyek Jalan Tol Sigli-Banda Aceh, LRT Jabodebek, MRT Jakarta CP201 dan CP20, Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, Jalan Tol Solo-YogyakartaKulonprogo, Smelter Manyar di Gresik, dan beberapa proyek di Ibu Kota Negara (Fender Jembatan Pulau Balang, Hunian Pekerja Konstruksi, Jalan Tol Segmen 3A Karang Joang-Kariangau).

Adapun Rights Issue ADHI dilaksanakan dengan dasar telah mendapatkan persetujuan dari DPR Komisi VI, Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam saham ADHI sebagai dasar hukum diberikannya PMN, dan Persetujuan efektif OJK pada 14 Oktober 2022.

Setelah dilakukan Perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang pada periode 28 Oktober 2022 hingga 8 November 2022, ADHI berhasil menyerap dana sebesar Rp2,6 triliun dengan komposisi Penyertaan Modal Negara sebesar Rp1,96 triliun dan dana publik sebesar Rp689 miliar.

Total dana tersebut jelas Faisol Riza sepenuhnya dapat dipergunakan untuk setoran modal ke badan usaha untuk pembangunan beberapa Proyek Strategis Nasional.

Proyek-proyek yang masuk ke dalam pendanaan Rights Issue ADHI antara lain To Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo, Tol Yogyakarta-Bawen dan SPAM KarianSerpong Timur.

Setelah pelaksanaan Right Issue, komposisi kepemilikan saham di ADHI menjadi berikut: 64% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan 36% dimiliki oleh Publik.

Ia juga menjelaskan tentang Manfaat Rights Issue untuk Proyek yang di danai yakni manfaat yang diperoleh ADHI dari hasil pendanaan Rights Issue adalah tentu untuk mendorong penyelesaian Proyek Strategis Nasional yang sedang dikerjakan oleh ADHI, ada pembangunan Jalan Tol dan SPAM untuk Air Bersih. 

Selain itu penguatan modal agar dapat berkompetisi dalam meningkatkan kinerja perusahaan yang berkelanjutan.

Selain pengembangan Bisnis, dengan adanya Rights Issue ini tentu diharapkan Perseroan juga memberikan manfaat bagi Pemerintah, Negara dan Masyarakat, salah satu nya, melalui Peningkatan PDB/PDRB, Penambahan Lapangan Kerja, Peningkatan Pajak dan Dividen. Dampak lain yang dapat dirasakan juga adalah konektivitas wilayah menuju daerah pariwisata.

Salah satunya, Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo, ini adalah tol yang ditunggu – tunggu masyarakat untuk sampai ke Kota Yogyakarta atau kota pelajar, tol ini masuk ke dalam salah satu Proyek Strategis Nasional. 

Pembangunan tol tersebut bertujuan mempercepat konektivitas wilayah Jogjakarta, Solo dan Semarang untuk mendorong pertumbuhan Ekonomi dan Pariwisata. 

Selain pertumbuhan Ekonomi dan Pariwisata, pembangunan Tol Solo – Yogya juga menghasilkan multiplier effect salah satunya, penyerapan tenaga kerja di daerah sekitar pembangunan.

Saat ini, perjalanan dari Solo ke Jogja menggunakan mobil, sepeda motor ataupun angkutan umum membutuhkan waktu kurang lebih 2 (dua) jam perjalanan. 

Banyaknya traffic light membuat waktu perjalanan terbuang sia-sia. Dengan adanya tol ini diprediksi perjalan antara dua kota tersebut hanya memakan waktu sekitar 20 menit.

Selain jarak tempuh yg berkurang, adanya pembangunan tol Solo – Jogja ini juga memberikan dampak signifikan terhadap banyak hal, salah satu nya distribusi barang yang semakin lebih mudah dan cepat, pertumbuhan sector pariwisata juga akan meningkat, akses masyarakat juga semakin mudah. Ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang dapat memanfaatkan fasilitas tersebut.

Tol Solo – Jogja terbentang sepanjang 96.57km dan terbagi menjadi tiga seksi. Tol ini menghubungkan Jawa Tengah dan DI Yogyakarta dan proses pembangunan tol saat ini sudah mencapai progress 40,54% (empat puluh persen).

Selain proyek ruas jalan tol, proyek penjernihan air dan pendistribusian air bersih SPAM Karian-Serpong Timur juga diestimasi akan memberikan manfaat ekonomi makro akibat proses pembangunan SPAM yang meningkatkan permintaan atas barang dan jasa di sekitar lokasi proyek maupun operasional SPAM yang nantinya akan memberikan tambahan aktivitas ekonomi bagi pengguna. 

Dampak dari proyek SPAM Karian utamanya akan dirasakan di wilayah konsumsi air, yakni Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Jakarta, namun wilayah sekitarnya juga dapat menerima manfaat akibat interaksi antar-daerah.