Ratusan Kepala Desa se Kabupaten Jombang juga turut dalam aksi di gedung Senayan DPR RI. Mereka menyuarakan aspirasi tentang revisi UU nomor 6/2014 tentang Desa.
Dalam keberangkatannya di Kediaman Kepala Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Senin (16/01) kemarin, turut melepas aksi damai tersebut Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sholahuddin Hadi Sucipto.
Mereka berangkat menggunakan bus yang di kordinatori langsung Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) H Warsubi.
Sebelum keberangkatan ratusan Kepala Desa tersebut, Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab berpesan agar bersikap damai santun dan sesuai dengan koridor UU yang berlaku.
Bupati Jombang berharap para seluruh Kepala Desa dalam menyampaikan aspirasinya tetap harus bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga ketertiban dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
"Sampaikanlah aspirasi secara damai dan tertib. Dapat memperoleh hasil yang baik untuk kemaslahatan bersama," katanya.
"Semoga apa yang tengah diperjuangkan para Kepala Desa se Indonesia bisa dikabulkan oleh Allah SWT, Saya doakan seluruh rombongan berangkat selamat dan pulang kembali ke Jombang juga selamat," tuturnya.
Sementara, Ketua AKD Kabupaten Jombang dan koordinator Paguyuban Kepala Desa Bersatu Kabupaten Jombang H Warsubi mengatakan bahwa pihaknya ke Jakarta untuk melakukan aksi damai di Jakarta bersama dengan seluruh kepala Desa Indonesia.
"Tujuannya adalah meminta revisi UU nomor 6/2014 tentang Desa, untuk poin masa jabatan kepala Desa 6 tahun menjadi 9 tahun," kata Warsubi.
Menurut abah Subi sapaan akrab Warsubi, jabatan 6 tahun terlalu pendek untuk melaksanakan program kerja dengan maksimal. Pihaknya berharap, pemerintah pusat dan DPR menyetujui hal ini.
"Harapan kami DPR dan pemerintah menyetujui, agar pembangunan di desa bisa maksimal," tandasnya.
