Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) Surabaya menggelar Forum Perangkat Daerah (PD), Senin (27/2).
- Pemkot Surabaya Usulkan SERR ke Pusat
- Belum Serahkan PSU, Pemkot Surabaya Black List 20 Pengembang, Perizinannya Ditahan!
- Antisipasi Urbanisasi Pasca Lebaran, Pemkot Surabaya Gencarkan Pengawasan Bersama RT-RW hingga Pemilik Kos
Forum yang digelar di kantor DP3A-PPKB, Jalan Kedungsari No.18 itu, turut melibatkan Forum Anak Surabaya (FAS).
Sekretaris Dinas DP3A-PPKB Kota Surabaya, Maulisa Nusiara mengungkapkan, alasan melibatkan FAS di dalam Forum PD kali ini adalah untuk mewujudkan Surabaya kota layak anak.
Di dalam forum tersebut, ia menyebutkan, perwakilan dari FAS menyampaikan berbagai hal yang berikatan dengan layak anak.
“Diantaranya yang disampaikan mengenai hak sipil dan kebebasan, soal lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif seperti tekanan yang diterima oleh anak dari orang tua,” sebut Maulisa dalam keterangan resmi yang diterima Kantor Berita RMOLJatim.
Selain itu, lanjut Maulisa, FAS juga menyampaikan soal kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di Surabaya. Maulisa menerangkan, mengenai kesehatan dan kesejahteraan anak, di Surabaya memiliki 63 puskesmas yang menyediakan pelayanan kesehatan serta psikolog yang siap memberikan pendampingan.
Dengan adanya pelayanan itu, anak yang mengalami masalah di dalam keluarga, lingkungan atau akibat perilaku diri sendiri bisa berkonsultasi secara langsung.
“Di sana (puskesmas) semua ada, ketika ada masalah mereka bisa berkonsultasi,” jelas Maulisa.
Tak hanya itu, di kesempatan ini FAS juga menyampaikan soal fasilitas pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, dan ruang berbudaya untuk anak di Surabaya.
Maulisa menerangkan, anak-anak bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dan lain sebagainya.
Maulisa mengungkapkan, dari segi fasilitas pemkot juga memberikan fasilitas itu kepada anak-anak disabilitas hingga yang ada di dalam panti asuhan.
“Kemudian, kami juga memberikan perlindungan dari kasus pornogafi dan pelecehan seksual pada anak. Semua PD hingga saat ini masih berjuang menangani permasalahan anak,” ungkapnya.
Menurutnya, kota besar seperti Surabaya tidak dapat menghindari adanya fenomena pelecehan seksual pada anak.
Namun, bukan berarti pemkot diam saja, dalam mengatasi fenomena itu, jajaran PD terus berupaya memberikan edukasi dan pendampingan agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan.
Maulisa menambahkan, dalam mengatasi permasalahan pelecehan atau kekerasan terhadap anak sebisa mungkin selesai dalam waktu 1x24 jam.
"Itu merupakan fenomena yang terjadi di kota besar, tetapi bagaimana caranya kita mengelola kemudian menyelesaikan masalah itu dengan integrasi dan stakeholder, secepat mungkin. Bahkan, dari kementerian dan pemerintah pusat juga memberikan atensi itu," tambahnya.
Seperti yang dikatakan oleh Wali Kota Eri Cahyadi, Maulisa berharap, dengan adanya pendampingan tersebut, anak-anak di Surabaya ke depannya akan menjadi generasi penerus yang berakhlak mulia.
Kelak akan melanjutkan sebagai pemimpin bangsa Indonesia dan khususnya di Kota Surabaya.
“Saya harap anak-anak Surabaya bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak di kota lain di Indonesia. Selain menjadi anak yang sehat secara fisik, juga sehat lingkungan dan cara berpikirnya,” harapnya.
Sementara itu, Fasilitator Forum Anak Surabaya (FAS) Zora Calista mengatakan, dengan adanya Forum PD maka bisa berkontribusi membangun kota, terutama menyuarakan hak anak.
Zora melanjutkan, setiap ada forum diskusi seperti ini, bisa melibatkan FAS, demi terwujudnya Surabaya Kota Layak Anak.
“Dengan seperti ini kami harap PD terkait juga bisa menerima dan mengimplementasikan hasil diskusi, bukan hanya sekadar dihadirkan, tapi usulan kami juga bisa untuk menyelesaikan masalah,” harap Zora.
Zora berharap, pelayanan untuk anak di Surabaya semakin baik dan bisa menjadi kota yang benar-benar layak untuk anak-anak.
“Kami berharap bukan hanya ada zero case soal masalah anak, akan tetapi juga program perlindungan perempuan dan anak bisa lebih baik lagi,” pungkasnya.
- Pemkot Surabaya Usulkan SERR ke Pusat
- Belum Serahkan PSU, Pemkot Surabaya Black List 20 Pengembang, Perizinannya Ditahan!
- Antisipasi Urbanisasi Pasca Lebaran, Pemkot Surabaya Gencarkan Pengawasan Bersama RT-RW hingga Pemilik Kos
