Indonesia Jadi Prioritas Arab Saudi untuk Dapat Tambahan Kuota

Menag Yaqut Cholil Qoumas bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah/Ist
Menag Yaqut Cholil Qoumas bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah/Ist

Kunjungan Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, untuk melihat persiapan penyelenggaraan ibadah haji kembali meraih hasil positif. Indonesia dipastikan mendapat prioritas dari Pemerintah Arab Saudi untuk menambah kuota jemaah haji.


Kepastian ini didapat Menag Yaqut usai bertemu Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah pada hari kedua kunjungannya di Arab Saudi.

"Di antara misi kunjungan saya ke Saudi adalah mengecek langsung perkembangan persiapan layanan dan meminta tambahan kuota jemaah haji Indonesia dan petugas. Dua hal ini kita bahas bersama Menteri Tawfiq di Jeddah," kata Menag Yaqut dalam keterangannya dimuat Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (12/3).

"Alhamdulillah kita dapat kuota tambahan petugas. Indonesia juga jadi prioritas Kerajaan Arab Saudi untuk mendapat tambahan kuota jemaah," imbuhnya.

Adapun tambahan kuota petugas akan difokuskan dalam penguatan layanan jemaah lansia. Maklum, dari 203.320 kuota haji reguler pada tahun ini, ada lebih 64 ribu jemaah yang masuk kategori lansia.

Gus Yaqut, sapaan akrabnya, sejak awal berkomitmen untuk memberikan perhatian kepada para jemaah lansia. Karena itulah, penyelenggaraan tahun ini mengusung tagline "Haji Ramah Lansia".

Sehingga beragam persiapan layanan pun difokuskan dalam upaya memberikan yang terbaik untuk jemaah, terutama mereka yang lansia.

Hal-hal detail yang juga menjadi perhatian antara lain penambahan toilet perempuan di Arafah dan Mina. Sebab, mayoritas jemaah Indonesia adalah perempuan. Mereka juga membutuhkan waktu lebih lama saat di toilet.

"Akan ada rekrutmen khusus untuk pengisian tambahan kuota petugas, dan ini difokuskan pada penguatan layanan lansia," jelasnya.

Terkait tambahan kuota jemaah haji, Menag berharap Menteri Tawfiq bisa menyampaikannya lebih awal. Sebab, akan butuh waktu persiapan dalam proses pengisian kuota jemaah, mulai dari penyiapan dokumen, paspor, pemvisaan, serta penyediaan layanan.

Selain itu, hal lain yang dibahas dua menteri ini adalah terkait layanan fast track. Tahun ini, fast track akan kembali dilaksanakan di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), bagi jemaah dari DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat.

Layanan fast track, sudah dimulai sejak 2018. Melalui layanan ini, proses imigrasi jemaah haji dilakukan sejak di bandara Indonesia. Sehingga, jemaah tidak perlu diperiksa paspor dan visanya lagi saat tiba di Arab Saudi.

"Jumlah jemaah yang akan dilayani oleh fasilitas fast track tahun ini baru sebanyak 55.321 jemaah. Saya sampaikan ke Menteri Tawfiq agar bisa ditambah untuk bandara lainnya," tuturnya.

"Menteri Tawfiq akan mempertimbangkan penambahan layanan fast track ini," tandas Gus Yaqut.

Dalam pertemuan dua menteri yang berlangsung di Jeddah, Minggu (12/3) ini, turut hadir mendampingi Menag adalah Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Irjen Kemenag Faisal Ali Hasyim, Konjen RI di Jeddah Eko Hartono, serta Staf Khusus Menag Wibowo Prasetyo dan Ishfah Abidal Aziz.

Hadir juga, Jubir Kemenag Anna Hasbie, Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid, dan Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.