Gerakan mahasiswa menjadi sebuah gerakan yang memiliki andil besar dalam runtuhnya sebuah rezim kekuasaan. Untuk itu, pemerintahan Joko Widodo diingatkan akan bahayanya ketika ada gerakan besar mahasiswa yang menolak UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru disahkan oleh DPR RI.
- Aliansi BEM Mahasiswa Tanjung Perak Baksos Peduli Sesama
- Pemkot Surabaya Terjunkan 1.749 Mahasiswa MSIB ke Seluruh Pelayanan OPD, Kecamatan, hingga Balai RW
- Pose 2 Jari Presiden Dianggap Langgar UU Pemilu, Mahasiswa Laporkan Jokowi ke Bawaslu
Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, jika jalur normal melalui penyaluran aspirasi secara langsung dan diatur dengan peraturan perundang-undangan mulai terhambat, maka tidak ada cara lain selain melalui gerakan mahasiswa turun ke jalan yang telah biasa dilakukan sejak orde lama hingga pasca reformasi akan terulang lagi.
"Saya lihat mahasiswa mulai mengendus adanya kebuntuan aspirasi pada pemerintahan Jokowi saat ini. Sehingga melalui gerakan mahasiswa mereka menganggap sebuah solusi dalam memberikan aspirasi meraka terhadap pemerintahan saat ini," ujar Saiful melansir Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/3).
Karena menurut akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, jika aspirasi mahasiswa mendapatkan ruang dengan baik, maka tidak mungkin akan terjadi sebuah gerakan aksi massa seperti yang direncanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) bersama masyarakat sipil lainnya.
"Mestinya pemerintah dengan arif dan bijak belajar pada era-era sebelumnya, di mana gerakan mahasiswa menjadi sebuah gerakan yang memiliki andil besar dalam runtuhnya sebuah rezim kekuasaan," kata Saiful.
Saiful menilai, jika aspirasi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil terkelola dengan baik, maka tidak mungkin mahasiswa dan masyarakat sipil akan melakukan pergolakan.
"Sehingga kondisi yang demikian tidak hanya merugikan publik, tapi juga akan menggerus kepercayaan publik kepada pemerintahan saat ini yang berkuasa, bahkan juga akan semakin menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada partai pendukung pemerintah saat ini," pungkas Saiful.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Aliansi BEM Mahasiswa Tanjung Perak Baksos Peduli Sesama
- Pemkot Surabaya Terjunkan 1.749 Mahasiswa MSIB ke Seluruh Pelayanan OPD, Kecamatan, hingga Balai RW
- Pose 2 Jari Presiden Dianggap Langgar UU Pemilu, Mahasiswa Laporkan Jokowi ke Bawaslu
