Massifnya wacana koalisi besar dikhawatirkan akan mengarah pada satu kandidat calon presiden yang akan diusung di pemilihan presiden (pilpres) tahun 2024 mendatang.
- Jelang Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2024, Khofifah : Insya Allah Prabowo-Gibran Menang
- Elektabilitas Anwar Sadad Sebagai Cagub Jatim Tembus 9%, ARCI Beberkan Faktornya
- Gus Fawait: Kita Bangga Indonesia Junjung Tinggi Demokrasi
Saat dikonfirmasi wartawan terkait hal itu, Ketua Umum DPP PBB Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pihaknya mengajak seluruh elemen bangsa untuk waspadai akan peluang adanya satu capres di tahun 2024.
Sebagai orang yang memiliki kepakaran di bidang hukum tata negara, Yusril mengajak masyarakat berpikir antisipatif. Ia mengaku tidak ingin satu kandidat capres terjadi di pemilu Indonesia.
"Jangan sampai hal-hal yang seperti itu terjadi. Harus diantisipasi dari awal. Jadi kalau koalisi besar, bisa akhirnya cuma satu pasangan. Itu harus dipikirkan juga. Harus tetap minimal ada dua pasangan," demikian penekanan Yusril usai bertemu dengan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Kamis (13/4)
Bagi Yusril, terkait dengan capres tidak dilihat dari orang per orang, tetapi sistem ketatanegaraan yang berjalan.
"Sistemnya yang harus dilihat. Kalau jadi satu terus gimana. Bukan melihat si a, si b," kata Yusril.
Mantan Mensesneg itu mengaku pihaknya sedang mengajak banyak elemen untuk memperbincangkan sistem pemilu dan juga jalan keluar koalisi capres mendatang.
"Makamya itu yang kita mau diskusikan lebih dulu. Karena belum ketemu jalannya," pungkas Yusril dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
- Jelang Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2024, Khofifah : Insya Allah Prabowo-Gibran Menang
- Elektabilitas Anwar Sadad Sebagai Cagub Jatim Tembus 9%, ARCI Beberkan Faktornya
- Gus Fawait: Kita Bangga Indonesia Junjung Tinggi Demokrasi
