Dalam beberapa tahun terakhir Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) milik Pemkab Sidoarjo di eks gedung SMAN 2 Sidoarjo, Jl Sidokare dikabarkan kelebihan kapasitas atau overload.
- Masyarakat Sidoarjo Bersatu Desak KPK Tetapkan Tersangka Bupati Gus Muhdlor
- Fraksi Gerindra Tarik 2 Anggota Pansus RTRW, DPRD Sidoarjo Sahkan Raperda RTRW jadi Perda
- Umat Katolik Gereja St. Paulus Sidoarjo Bersama Forum Kebangsaan Gelar Dialog Kebangsaan dan Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud
Gedung Liponsos yang digunakan saat ini hanya mampu menampung sekitar 75 orang. Tapi dihuni antara 85 sampai 95 orang.
Menjawab persoalan tersebut, Pemkab Sidoarjo sebenarnya sudah merencanakan pembangunan gedung baru. Tempatnya di Dusun Banar, Desa Pilang Kecamatan Wonoayu.
Kepala Dinas Sosial Sidoarjo Misbahul Munir mengatakan, lahan Liponsos seluas 2 hektar tersebut sudah dilakukan pengurukan pada tahun kemarin.
“tapi pembangunan fisik belum, belum ada anggaran di tahun ini (2023),” kata Misbah kepada Kantor Berita RMOL Jatim, Jumat (9/6/2023).
Diperkirakan pembangunan fisik gedung Liponsos Sidoarjo di Wonoayu bakal dilakukan pada tahun 2024 mendatang. Namun tidak langsung tuntas, menyesuaikan ketersediaan anggaran.
“Insyaallah tahun 2024 dibangun secara bertahap. Sesuai dengan anggaran yang disediakan,” ujarnya.
Hal serupa juga disampaikan Bangun Winarso, Sekretaris Komisi D DPRD Sidoarjo. Ia menuturkan sebelum pandemi Covid-19 pembangunan gedung Liponsos sudah dianggarkan.
Namun anggaran tersebut tidak terserap, karena ada kebijkan revocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.
“Dan di tahun 2023 ini tidak dapat dianggarkan, karena defisit anggaran dan SiLPA juga turun dibandingkan tahun sebelumnya,” ujarnya.
Politisi PAN tersebut berkomitmen untuk tetap diadakan pembangunan gedung liponsos baru. “Kami akan mendorong anggaran pembangunan liponsos masuk dalam APBD 2024,” ungkapnya.
Ia menilai dengan kondisi Liponsos saat ini yang sudah overload sangat berpengaruh terhadap dinas terkait.
Dinsos maupun Satpol PP tidak dapat secara maksimal melakukan penertiban terhadap gelandangan atau ODGJ yang berkeliaran di sudut-sudut kota.
“Karena percuma, mereka ditangkap tapi tidak ada tempat untuk penampungan. Tidak akan maksimal,” pungkasnya. 
- Lelang Proyek Pembangunan Alun-alun Jember dan Jalan Andongrejo-Bandealit Senilai Rp40 M Dinilai Ilegal
- Ambulans Angkut 6 Pegawai Dinas Kesehatan Tulungagung Terguling Usai Tabrak Pengendara Motor
- Polrestabes Surabaya Tangkap 11 Pelaku Pesta Narkoba
