Selama ini di Indonesia sering terjadi praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Diduga melibatkan oknum aparat berwenang.
- Pengamat Desak Presiden Jokowi Pecat Kepala BP2MI Benny Rhamdani
- BP2MI Kirim Ratusan PMI ke Korsel dan Jerman Disertai Jaminan Perlindungan
- BP2MI Didesak Lakukan Audit Investigasi Kasus Buruh Migran Meninggal
Hal itu ditegaskan oleh Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani. Bahkan, ia menyebut, oknum-oknum yang terlibat dalam praktik perdagangan orang beragam, mulai dari oknum polisi, oknum TNI, hingga oknum di lembaga yang ia pimpin saat ini.
"Sindikat ini dibekingi oknum-oknum yang memiliki atributif-atributif kekuasaan di negara ini. Jujur ya ada oknum TNI terlibat, oknum Polri terlibat, oknum Kementerian terlibat, dan di BP2MI, badan yang saya pimpin terlibat," kata Benny di Jakarta Barat, Senin (12/6).
Namun, Benny tidak menjabarkan secara gamblang oknum-oknum tersebut, termasuk kementerian yang dimaksud.
Sementara itu, Benny menyebut telah memecat satu orang bawahannya yang membekingi sindikat perdagangan orang tersebut.
"Saya diberi pertimbangan jangan dipecat, saya bilang tetap dipecat," tegas Benny dikutip Kantor Berita Politik RMOL.
Benny menegaskan, tidak ingin ada kelompok yang dengan sewenang-wenangnya melanggar aturan. Itu sebabnya, penindakan di hulu penting bagi mencegah bertambahnya kasus TPPO. 
- Tari Solah Kampung Pesilat Madiun Pecahkan Rekor MURI Dunia di Hardiknas 2024
- May Day 2024 di Jatim, Pj Gubernur Adhy Potong Tumpeng dan Komitmen Tindaklanjuti Tuntutan Buruh
- Ini Alasan Golkar Kota Madiun Tak Buka Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota
