Berdasar data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, angka stunting di Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 menyentuh diangka 16,1 persen. Angka tersebut naik sekitar 1,3 persen dari tahun sebelumnya, yakni 14,8 persen.
- KPK Ancam Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor
- Mangkir Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Bakal Dipanggil Lagi!
- Masyarakat Sidoarjo Bersatu Desak KPK Tetapkan Tersangka Bupati Gus Muhdlor
Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Aditya Nindyatman mengatakan dalam upaya penanganan stunting dibutuhkan kolaborasi multi pihak. Bukan hanya menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo.
“Persolan stunting bukan hanya menjadi PR (pekerjaan rumah.red) Dinkes. Tapi merupakan pekerjaan bagi dinas yang lain,” kata Aditya Nindyatman usai mengisi acara penyelarasan program penurunan stunting di Kecamatan Tulangan Sidoarjo, Kamis (15/06/2023).
Legislator PKS itu menjabarkan kolaborasi multi pihak tidak hanya melibatkan lintas dinas di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Melainkan lembaga vertikal juga dapat dilibatkan, seperti Kementrian Agama.
“Masalah pemahaman agama tentang pentingnya melahirkan generasi yang sehat dan cerdas sangat penting. Hal ini yang harus disosialisasikan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga meminta Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Dinas Perkim-CKTR) Sidoarjo juga terlibat dalam penanganan penurunan stunting dalam kaitan menciptakan lingkungan atau sanitasi yang bersih dan sehat.
Dinkes Sidoarjo Libatkan Lintas OPD
Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo mengaku sudah melibatkan lintas OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam menurunkan stunting.
Kepada Kabid P2P Dinkes Sidoarjo dr. Atok Illah menerangkan pihaknya telah melakukan kerjasama dengan lintas dinas. Seperti Dinas P3AKB, Dinsos Perumda Delta Tirta.
“Langkah yang sudah kami lakukan pemenuhan imunisasi dasar lengkap. Kami juga melibatkan hampir semua OPD dalam menurunkan angka stunting,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy pada (21/5) turun langsung ke Sidoarjo untuk mengecek penangan stunting dan kemiskinan ekstrem di Kota Delta.
Menko Muhadjir meminta Dinkes Sidoarjo menambah Antropometri dan USG di Puskesmas dan Posyandu yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut agar pemeriksaan kesehatan balita dan ibu hamil dapat secara maksimal dilakukan oleh semua puskesmas.
Muhadjir mengatakan Pemerintah Daerah cukup mengajukan ke Pemerintah Pusat melalui Kemenkes untuk pengadaan kedua alat tersebut.
Jika sudah ada dalam alokasi DAK dan APBD untuk USG & Antropometri, Muhadjir meminta dialokasikan untuk pengadaan makanan sehat tidak hanya bagi bayi stunting namun juga untuk yang tidak stunting.
Menurut Menko Muhadjir, penanganan stunting sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia harus dilakukan sejak dini, sebelum pernikahan, sebelum kelahiran, hingga fase bayi, anak-anak, dan dewasa.
Dia meminta pemerintah daerah, mulai dari pemerintah provinsi sampai tingkat kelurahan dan desa memberikan perhatian khusus demi terciptanya SDM unggul dan berkualitas.
"Karena untuk pembangunan sumber daya manusia kita itu harus dimulai dari ketika lahir dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak stunting. karena kalau sudah tidak sehat sampai kapanpun tidak akan bagus SDM kita,"pungkasnya. (ful) 
- Dinsos Kabupaten Madiun Salurkan Bansos Pencegahan Stunting
- Pengurus Faji Probolinggo 2024-2028 Resmi Dilantik
- Ketum PB PGRI Unifa Rosyadi Disambut Demo Ratusan Guru di Jembet
ikuti update rmoljatim di google news
