Sistem demokrasi pemilihan langsung yang digunakan dalam pemilihan kepala daerah ataupun Pemilu melahirkan demokrasi "transaksional" di kalangan masyarakat.
- Peningkatan Kemandirian Pangan, Bamsoet Dorong Generasi Muda jadi Petani
- Capres Terpilih Harus Tancap Gas Angkat Satu Juta Guru Honorer
- Bamsoet Sindir Koalisi Lewat Pantun di Sidang Tahunan MPR
"Patut disayangkan maraknya sistem demokrasi transaksional yang terjadi di masyarakat dalam setiap gelaran Pilkada atau Pileg," kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat menjadi narasumber Podcast mantan Ketua KPK Abraham Samad, di kanal "Abraham Samad Spek Up", Jumat (25/8).
Tidak aneh bila kemudian di masyarakat dalam memilih kepala daerah ataupun anggota legislatif dikenal adanya istilah "NPWP", atau nomor piro wani piro (nomor berapa berani berapa).
"Lahirnya demokrasi transaksional ini akan mengikis idealisme dan komitmen politik para calon anggota legislatif dalam memperjuangkan aspirasi rakyat ketika terpilih nanti," sambungnya.
Sosok yang akrab disapa Bamsoet itu menjelaskan, penerapan sistem demokrasi langsung berpotensi menyebabkan persaingan para calon kepala daerah atau anggota legislatif didominasi kekuatan finansial.
Pemilih tidak lagi mengutamakan kualitas dan kapabilitas para calon sebagai pertimbangan mereka dalam menggunakan hak pilih.
"Sebelum memilih, bisa jadi para pemilih tidak memperhatikan bagaimana kualitas dan kapabilitas para calon. Tetapi justru sibuk menerima serta menghitung uang yang didapat dari para calon," kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menambahkan, selama penyelenggaraan tiga kali pemilu dengan sistem terbuka serta pilkada langsung, keberadaan politik transaksional luar biasa.
Lanjutnya, para calon kepala daerah dan anggota legislatif harus mengeluarkan uang hingga miliaran rupiah agar dapat terpilih.
"Jangan mau menerima uang Rp100 ribu hingga Rp500 ribu dari para kontestan politik. Karena setelah itu bisa jadi ketika terpilih para calon akan mudah meninggalkan konstituennya," tandas Bamsoet.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Belum Laporkan LHKPN, 5.681 Caleg Terpilih Terancam Tak Dilantik
- PDIP Ingatkan Caleg Tak Kanibalisme Suara Di Pemilu 2024
- Banyak Caleg Transaksi Jual Beli Suara, Massa Partai Buruh Geruduk KPU Sidoarjo
