Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis), Ustaz Jeje Zaenudin menolak usulan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Rycko Amelza Dahniel, agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah. Sebab, menurut dia, radikalisme muncul dari ketidakadilan dan kerusakan moral.
- Usulan BNPT Agar Tempat Ibadah Dikontrol Pemerintah Dikhawatirkan Bisa Timbulkan Masalah Baru
- BNPT Usul Pemerintah Kontrol Semua Tempat Ibadah untuk Cegah Paham Radikalisme
- Sinergi Dewan Pers- BNPT, Pedoman Peliputan Terorisme untuk Wartawan
"Kami berpendapat, ketidakadilan dan kerusakan moral serta etika dari kehidupan bernegara menjadi salah satu sebab utama yang menumbuhsuburkan radikalisme dan ekstrimisme. Jadi, radikalisme dan ekstrimisme bukan muncul dari rumah ibadah," kata Ustaz Jeje dalam keterangannya dimuat Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (7/9).
Ustaz Jeje menegaskan, usulan pengawasan dan pengontrolan aktivitas rumah ibadah oleh pemerintah bisa membuka peluang intervensi negara terhadap hak, kebebasan, dan kemandirian rumah ibadah dan aktivitas keagamaan yang dijamin oleh kontitusi. Hal ini seakan pemerintah harus lebih superioritas dari institusi agama.
"Pendekatan seperti ini pastinya mendapat reaksi dan resistensi dari pemuka agama," kata Ustaz Jeje.
Ustaz Jeje menambahkan, justru yang harus dijaga dan dikontrol itu, bagaimana situasi dan kondisi yang memicu munculnya ekstrimisme di luar rumah ibadah agar tidak dibawa ke dalam kegiatan rumah ibadah.
Menurutnya, lebih baik dikontrol tempat-tempat atau aktivitas yang mengarah kepada kemaksiatan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai akhlak bangsa.
“Hal ini yang akan berakibat jangka panjang kepada kualitas moral generasi milenial sebagai pengganti dan penerus estafet kepemimpinan bangsa,” demikian Ustaz Jeje.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kabid Humas Polda Jatim Berharap Media Berperan dalam Mencegah Bahaya Radikalisasi Melalui Pemberitaan
- Persis: Daripada Kontrol Tempat Ibadah, Lebih Baik Awasi Tempat Maksiat
- Usulan BNPT Agar Tempat Ibadah Dikontrol Pemerintah Dikhawatirkan Bisa Timbulkan Masalah Baru
