Kantor sekretariat DPD/DPC partai politik peserta pemilu di kota Madiun banyak yang tidak aktif alias tutup dan tidak berpenghuni.
- Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024 di Jember Masuki Penyampaian Kesimpulan
- Kasus Penggelembungan Suara, PKB Jember Desak Bawaslu Fokus Usut Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu
- Jember Terus Bergolak, Usai Golkar Kini Kader PDIP Laporkan Dugaan Pencurian Suara Antar Caleg di Internal
Dari 18 partai politik peserta pemilu 2024 hanya ada kurang lebih 5 partai yang terlihat aktif dan berpenghuni. Sisanya selalu tutup dan tidak berpenghuni.
"Mayoritas kebanyakan pada tutup tidak aktif, gak ada penghuninya lagi," kata Komisioner Bawaslu Kota Madiun, Novery Wahyu Hidayat, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Senin (18/9).
Memang hal tersebut bukan suatu pelanggaran, Bawaslu kota Madiun selalu berusaha untuk mencari cara agar pemberitahuan atau sosialisasi kepada partai tetap tersampaikan.
"Meski banyak yang gak aktif kami bila menyampaikan entah itu surat atau sosialisasi kita akan cari alternatif cara agar tersampaikan, " ujar Novery.
Novery menyanyangkan banyaknya kantor DPD/DPC partai peserta pemilu yang tidak aktif. Karena menurutnya kantor sebagai pusat pergerakan dan juga sebagai wadah masyarakat menyampaikan aspirasi. 
- May Day 2024 di Jatim, Pj Gubernur Adhy Potong Tumpeng dan Komitmen Tindaklanjuti Tuntutan Buruh
- Ini Alasan Golkar Kota Madiun Tak Buka Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota
- 2 Pejabat Pemkab Jember Resmi Dilaporkan ke Bareskrim Polri dan KPK
