Rektor Wisnu Wardhana (Unidha) Malang,
Prof. Dr. H. Suko Wiyono, SH, M.H. menyatakan tidak akan mengajak PTS (Perguruan Tinggi Swasta) di Jatim untuk memilih Paslon Capres maupun Cawapres tertentu, pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
- Wali Kota Eri Cahyadi Berharap Warga Manfaatkan Aset Pemkot untuk Pertanian
- Wali Kota Mojokerto Tekankan Perencanaan Matang dan Outcome Terukur
- Polisi Kepung Persembunyian MSAT Anak Kiai Jombang DPO Kasus Pencabulan
Kemudian ia juga menyampaikan ajakan seluruh kampus, untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan.
"Kami menghimbau agar pimpinan PTS di Jatim tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat meski harus berbeda pilihan dan juga beda pendapat dalam Pilpres. Pimpinan PTS harus memberi teladan kepada segenap warga masyarakat bangsa dan negara untuk melaksanakan nilai nilai luhur Pancasila tidak melanggar etika juga tidak melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku," ujar Suko di Malang, Senin (5/2).
"Mengingat, jumlah PTS di Jatim adalah 253, memiliki Badan Penyelenggara yang visi dan misinya berbeda antara PTS yang satu dengan yang lain. Sehingga, banyak kemungkinan antara pengelola PTS yang satu berbeda pilihan dengan PTS yang lain," tambahnya.
Sikap yang diambil ini, sambung Suko, diharapkan bisa dilakukan oleh semua yang diberi amanah menjadi pimpinan.
"Hal ini juga kami harapkan tidak hanya dilakukan oleh pimpinan PTS saja, tetapi juga dilakukan oleh semua yang diberi amanah untuk memimpin bangsa ini di semua lini dan lapisan dari level tertinggi Presiden sampai lapisan yang paling bawah Ini adalah tugas kita bersama," terangnya.
Selanjutnya, Suko dengan tegas mengatakan, seluruh warga bangsa untuk selalu berpegang pada kultur ataupun budaya bangsa.
"Jangan sampai narasi-narasi yang kita sampaikan bisa membuat ketersinggungan orang ataupun pihak lain," tegasnya.
Ia juga menjelaskan, setiap orang memiliki hak demokrasi tanpa terkecuali. Setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, tanpa terkecuali. Dan hal ini, sudah dijamin dalam UUD 1945.
"Silakan menggunakan haknya, tapi jangan memaksakan orang lain bahwa pendapatnya paling benar. Pendapat sekelompok orang tidak boleh dipaksakan sebagai pendapat seluruh rakyat Indonesia. Kami menghimbau untuk menjaga iklim demokrasi, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara diatas kepentingan kelompok, golongan tertentu," tandas Suko.
Terakhir, pihaknya berpesan agar seluruh komponen bangsa hingga aparatur negara untuk tidak menyakiti hati masyarakat.
"Menjelang Pemilu dan paska pemilu nantinya, perlu pendekatan kultural kepada siapapun. Tidak boleh main kasar, dan harus merangkul serta menyentuh semua golongan dengan baik," pungkasnya.
- Mas Dhito Resmi Daftar Cabub Kediri di Partai NasDem
- PKB Usung Direktur RSUD Dolopo Madiun Sebagai Cawabup Dampingi Hari Wuryanto
- Surabaya Raih WTP 12 Kali Berturut-turut, Wali Kota Eri Cahyadi: Wujud Transparansi Pelayanan
