PJ. Bupati Pasuruan, Andriyanto menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2023.
Penyampaian LKPJ tersebut dilakukan secara terbuka dihadapan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, OPD, Camat, beserta seluruh perwakilan elemen masyarakat dalam sidang Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (26/02/2024).
- Manfaatkan Pekarangan Sekolah Kosong, Tenaga Pendidik Di Kediri Nyambi Ternak Lele
- Wawali Armuji Geram Banyak Tumpukan Sampah di Sungai Kalianak
- Awarding SSC 2022 Munculkan Beragam Kampung Tematik di Kota Pahlawan
Serapan anggaran untuk mengatasi persoalan sosial di Kabupaten Pasuruan menjadi yang tertinggi dari enam urusan wajib pelayanan dasar yang mesti dipenuhi pemerintah daerah. Hal itu diketahui dari nota pengantar LKPJ APBD 2023 yang dipaparkan Pj Bupati Pasuruan Andriyanto saat sidang paripurna .
Pj Bupati Andriyanto mengatakan, urusan sosial yang selama ini ditangani Dinas Sosial digelontor dengan anggaran senilai Rp25,57 miliar pada 2023 lalu. Sedangkan realisasinya mencapai 97,10 persen. Angka persisnya sebesar Rp24,83 miliar.
“Kinerja urusan sosial diukur dengan penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan memberikan pelayanan perlindungan jaminan sosial yang cakupannya sudah 100 persen dari masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial,” ungkapnya.
Menurutnya, tingginya serapan anggaran tersebut sebanding dengan meningkatnya taraf kesejahteraan dan kualitas kelangsungan hidup. Hal itu pula yang kemudian mempengaruhi menurunnya angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Terlebih dalam dua tahun terakhir.
“Sehingga persentase angka PPKS mencapai 4,39 persen pada 2023, mengalami penurunan dibandingkan 2022 yang masih 5,19 persen,” jelasnya .
Lalu bagaimana urusan wajib yang lain? Andriyanto juga menyebut, lima urusan wajib lainnya punya serapan anggaran yang tinggi. Rata-rata diatas 92 persen. Mulai dari urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, kawasan perumahan dan ketertiban umum.
Misalnya saja, serapan anggaran untuk bidang kawasan perumahan. Persentasenya juga menyentuh 97 persen. Pengaruhnya bermacam-macam. Diantaranya indeks permukiman layak huni yang meroket seiring dengan mentasnya rumah tidak layak huni yang menyasar 47 persen dari seluruh unit RTLH yang terdata.
“Secara keseluruhan realisasi belanja daerah 2023 mencapai 93,53 persen di angka Rp3,73 triliun,” tuturnya.
“Dari sisi penerimaan pembiayaan SiLPA kata Andriyanto, sebesar Rp274,5 miliar. Mengingat realisasi pendapatan daerah tahun lalu senilai Rp3,65 triliun. Dengan kata lain hanya 98 persen dari proyeksi pendapatan yang ditetapkan,” pungkasnya.
- Jelang Peringatan Hari Buruh, Wali Kota Eri Minta SPSI Jaga Keamanan dan Kenyamanan di Surabaya
- Triwulan I 2024, Bank Jatim Cetak Kinerja Ciamik
- Jokowi Serahkan 10.323 Sertifikat Tanah Elektronik di Banyuwangi, Pj Gubernur Adhy Komitmen Kawal PTSL
