Anggota Komisi VII DPR Adian Napitupulu mengungkap bahwa ribuan komisaris di BUMN adalah orang-orang titipan dan merupakan bentuk oligarki politik dan ekonomi adalah fakta.
- Bakal Libatkan Said Aqil di Kepengurusan, Gus Yahya: Oh Ya Pasti, Lihat Saja Nanti
- KIB Punya Agenda Obati Politik Identitas
- MK Usulkan Sistem Pileg Campuran, PDIP: Kita Tunggu Saja
"Akhirnya inikan hanya dilihat sebagai bagi-bagi kue kekuasaan," demikian tanggapan Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (25/7).
Sehingga, sambung Adib, jika kemudian Basuki T. Purnama alias Ahok yang menjadi komisaris di Pertamina, dan Yenny Wahid di Garuda Indonesia, itu tidak lebih hanya sebatas memberi kue kekuasaan.
Padahal, kata Adib, kemauan publik itu sangat simpel. Seperti saat harga minyak dunia turun, peran Ahok sebagai komisaris sangat dinanti, namun faktanya tidak juga ada gebrakan seperti yang digembar-gemborkan. Harga BBM di tanah air tetap tidak turun-turun.
"Akhirnya Ahok bukan lagi dicap sebagai pemberi pembaharuan, dikenal pendobrak. Tapi sama tak jauh sebagai bagian dari oligarki politik dan ekonomi itu tadi," tandasnya.
Menurut Adib, jika faktanya komisaris di BUMN adalah orang-orang titipan karena oligarki politik dan ekonomi, maka kengototan Adian Napitupulu menjadi hal yang wajar.
"Karena di BUMN kita itu terkenal hanya tempat distribusi kekuasaan," ujarnya.
Adib setuju saja jika BUMN dijadikan tempat untuk mendistribusikan kekuasaan. Namun dengan catatan, setiap orang titipan harus memiliki kapasitas dan kredibilitas sehingga nantinya BUMN menjadi lebih baik.
"BUMN jadi lebih maju dan bukan hanya setor nama, ini yang perlu digarisbawahi," demikian Adib Miftahul.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Gerindra Buka Pintu bagi SBY Masuk Tim Pemenangan Prabowo
- Iriana Jokowi Minta Pelaku Kekerasan Seksual Anak Ditindak Tegas
- Rawan Sengketa, Bawaslu Sidoarjo Imbau Parpol Taati Syarat dan Prosedur Pendaftaran Caleg Pemilu 2024
