. Partai Demokrat menilai kebijakan pemerintah yang membatalkan rencana pembebasan narapidana terorisme, Abu Bakar Ba'asyir merupakan sikap yang tidak jelas. Apalagi rencana pembebasan itu sangat bernuansa politis
- Jazilul Fawaid Sebut Pemilih Paslon AMIN di Jember Diatas 50 Persen
- Penduduk Miskin Naik Karena Kebijakan Tidak Pro Wong Cilik
- Perangi Covid-19, DPRD Jatim Ajak Warga Tenggumung Patuhi Protokol Kesehatan
Dalam tahun politik seperti ini, putera sulung dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini berharap pemerintah bisa lebih hati-hati dalam mengambil keputusan.
"Ini adalah masa-masa yang sangat kompleks menuju Pilpres 2019. Tentu harus dihindarkan dari segala bentuk tindakan yang membuat masyarakat semakin bingung dalam keputusan yang diambil oleh negaranya," jelas AHY.
Tidak hanya dalam konteks kasus Abu Bakar Ba'asyir dalam beberapa kasus lain pemerintah juga lebih teliti sebelum memberikan sebuah keputusan.
"Yang kita inginkan bahwa negara ini panglimanya adalah hukum bukan politik jangan sampai hukum dipolitisasi, dan inilah yang akan kita jaga kedepan," tutupnya. [aji]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Puan-Airlangga Bertemu, KIB dalam Posisi Sulit
- Rapor Merah Pelayanan Publik, 5 Kepala Daerah Ini Layak Mundur
- Partai Buruh Siap Kawal Perbaikan UU Ciptaker
