RMOLBanten. Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri menyambut positif tawaran kerja sama pemerintah Australia menghentikan pengiriman pekerja migran illegal dan human trafficking (perdagangan manusia).
Organisasi kemasyarakatan (Ormas) dari lintas agama, dilibatkan dalam masalah ini.Tawaran kera sama disampaikan Dubes Australia untuk Indonesia Gary Quinlan AO dan Government Strategist Walk Free Foundation (lembaga yang bergerak untuk antiperbudakan modern dan penghentian pengiriman PMI serta penarikan pekerja anak) Chris Evans, saat bertemu Menaker M. Hanif Dhakiri di kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Kamis (28/6).
- 7 Jemaah Haji Dilaporkan Meninggal di Arafah Usai Wukuf
- BPBD Jatim Berhasil Padamkan Kebakaran di Penanjakan Gunung Bromo
- Gara-gara Mancing di kolam Orang, Seorang Remaja di Ponorogo Ditembak
"Sosialisasi kebijakan pemerintah akan lebih efektif apabila pendekatannya dilakukan melalui jalur ormas lintas agama. Untuk itu, kita sambut tawaran kerja sama ini dengan baik," kata Menaker Hanif.
Dalam pertemuan itu, Menaker Hanif didampingi Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Kemnaker, Indah Anggoro Putri, dan Direktur Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Kemnaker Soes Hindharno.
Dubes Australia terang Hanif, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia yang telah memiliki kebijakan positif tentang perdagangan manusia, pengiriman PMI illegal. Sosialisasi kebijakan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan bagi kelompok atau masyarakat yang rentan menjadi korban kejahatan ini, akan lebih efektif apabila pendekatannya dilakukan melalui Ormas agama.
Sementara, Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menambahkan Walk Free Foundation telah memiliki program untuk mensosialisasikan dan kampanye karena memiliki jaringan luas dengan Ormas lintas agama di Indonesia.
Indah mengungkapkan Universitas Paramadina bersama dengan Global Freedom Network Australia telah berkomitmen bersama tokoh lintas agama (NU, Muhammadiyah, Persatuan Gereja Indonesia) dan Wapres Jusuf Kalla terkait dengan antiperbudakan modern pada 14 Maret 2017 di Jakarta.
Sementara itu, Direktur PTKLN Soes Hindharno menambahkan, Indonesia sendiri telah memiliki berbagai program dan kebijakan untuk mencegah PMI ilegal dan human trafficking. Diantaranya Satgas Pencegahan PMI Non prosedural di 21 daerah yang rawan terjadi tindak perdagangan orang dengan modus penempatan PMI.
"Satgas ini ada di daerah-daerah tersebut dan melibatkan berbagai unsur, seperti Polri, Imigrasi, Pemda, dan sebagainya," kata Soes menambahkan.
Selain itu, Indonesia juga memiliki Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) di desa-desa kantong PMI. Ada 4 pilar utama yang diusung oleh Program Desmigratif, yaitu membentuk pusat layanan migrasi di desa tempat PMI berasal, menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif PMI dan keluarganya, memfasilitasi pembentukan Rumah Belajar Desmigratif, serta memfasilitasi pembentukan dan mengembangkan Koperasi/Lembaga Keuangan.
Dengan adanya Desmigratif ini, kasus PMI Nonprosedural dapat ditekan. Karena melibatkan pemerintah desa dalam proses penempatan.
"Desmigratif ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak karena program ini belum ada di negara-negara lain," ujarnya. [dzk
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Lagi, Lantaran Jebakan Tikus di Padas Seorang Petani Meninggal
- Korban Jiwa Banjir Bandang Kota Batu Bertambah Dua Orang
- Gara-gara Petasan, Pemuda di Jember Dibacok Tetangganya
