Dinilai kurang solid dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur melakukan evaluasi kinerja terhadap beberapa Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di wilayahnya.
- Dicopot dari Struktural Partai, Adi Sutarwijono Pilih No Coment saat Keluar dari Gedung PDIP Jatim
- Adi Sutarwijono Dicopot dari Jabatan Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya, DPP Tunjuk Plt
- Berkah Ramadan, Ratusan Anak Yatim Piatu dapat Santunan dari PDIP Jatim di Momen Nuzulul Quran
Hasilnya, tiga pejabat DPC Surabaya dicopot dari jabatannya. Begitupula dengan ketua DPC Bondowoso. Sementara dua DPC lainnya, Sidoarjo dan Pasuruan, juga menerima sanksi serupa.
Wakil Sekretaris Bidang Kehormatan DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Budi Sulistyono (Kanang), mengatakan, jika evaluasi ini merupakan tindak lanjut dari surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai tertanggal 30 April 2025.
Kanang menjelaskan bahwa evaluasi kinerja DPC Surabaya dilakukan karena dianggap tidak memuaskan dan memerlukan penyegaran.
"Untuk DPP memberikan perhatian khusus kepada Surabaya karena ada beberapa kinerja yang patut dievaluasi," ujarnya dalam konferensi pers di Aula Megawati Soekarnoputri, kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Jumat 2 Mei 2025.
Evaluasi tersebut, lanjut Kanang, mencakup berbagai aspek, mulai dari perolehan kursi pada Pemilu sebelumnya hingga soliditas internal partai. Penurunan perolehan kursi di Surabaya dari 15 menjadi 11 kursi menjadi salah satu poin penting yang dievaluasi. Selain itu, evaluasi juga menyoroti kurang idealnya komunikasi dan koordinasi internal partai, serta beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi.
"Soliditas yang dimaksud meliputi beberapa hal. Pertama, penurunan perolehan kursi. Kedua, rutinitas kinerja partai, seperti rapat dan komunikasi internal. Ketiga, pengelolaan keuangan dan administrasi," jelas Kanang.
Akibat dari evaluasi tersebut, tiga pejabat DPC PDI Perjuangan Surabaya menerima sanksi. Ketua DPC, Adi Sutaryono; Sekretaris, Jono; dan Bendahara, Taruh Sasmito, dibebastugaskan dari jabatannya. Sementara itu, Wakil Sekretaris Bidang Program, Ahmad Hidayat, juga menerima sanksi pembebasan tugas. Keempatnya dibebaskan dari tugas struktural selama tiga bulan, dengan kemungkinan perpanjangan.
Ia menambahkan bahwa sanksi tersebut diberikan untuk memperbaiki kinerja dan soliditas partai, serta untuk mencapai target kemenangan pada Pemilu mendatang.
Kanang menjelaskan lebih lanjut mengenai alasan di balik sanksi tersebut. Ia menuturkan bahwa kurangnya kejelian dalam pengelolaan keuangan dan administrasi menjadi salah satu faktor utama.
"Bendahara kurang jeli dalam beberapa prosedur, sementara sekretaris kurang dalam hal kontrol dan dokumentasi," imbuhnya.
Lebih lanjut, Kanang menjelaskan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk memastikan kesiapan partai dalam menghadapi Pemilu mendatang.
"Kita ingin memperbaiki kinerja dan soliditas partai agar kekalahan pada Pemilu sebelumnya tidak terulang lagi," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa DPD PDI Perjuangan Jawa Timur akan segera melakukan rapat koordinasi untuk membahas langkah-langkah perbaikan dan pencapaian target Pemilu.
Sementara itu, Plt Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya, Jordan M Batara Goa, yang juga legislator DPRD Jatim, menyatakan kesiapannya untuk memimpin dan memperbaiki kinerja DPC Surabaya. "Kami berkomitmen untuk meningkatkan soliditas internal partai dan mencapai target yang telah ditetapkan," katanya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Dicopot dari Struktural Partai, Adi Sutarwijono Pilih No Coment saat Keluar dari Gedung PDIP Jatim
- Adi Sutarwijono Dicopot dari Jabatan Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya, DPP Tunjuk Plt
- Berkah Ramadan, Ratusan Anak Yatim Piatu dapat Santunan dari PDIP Jatim di Momen Nuzulul Quran
