. Rakyat Indonesia heboh mendengar pengakuan pengakuan terdakwa mantan anggota Komisi I DPR, Fayakhun Andriadi terkait keluarga Presiden Jokowi yang diduga terlibat skandal proyek di Bakamla.
- Bupati Bogor Ade Yasin Terjaring OTT KPK
- Diduga Terlibat Kasus Sabu-sabu, 2 Oknum Polres Jember Diperiksa Propam
- Upaya Damai Gagal, Kasus Gugatan PMH Terhadap Bawaslu Jalan Terus
Komisi Pemberantasan Korupsi tidak bisa menindaklanjuti kesaksian Fayakhun Andriadi yang menyebut ada keterlibatan keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, KPK belum mengetahui keberadaan Ali Fahmi masih belum diketahui.
"Memang Ali Fahmi ini belum kami temukan sampai dengan saat ini," ujar Febri saat memberikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (19/10).
Keterangan Ali Fahmi alias Ali Habsyi dinilai penting, ihwal keterangan terdakwa mantan Anggota Komisi I DPR, Fayakhun Andriadi mengaku dikenalkan dengan keluarga Jokowi oleh Ali Fahmi pada tahun 2016, guna mengurus anggaran proyek Bakamla.
"Kalau Buron ya dikejar," demikian timpalan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief dalam akun twitternya @AndiArief_, seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL
Namun KPK menyatakan tidak bisa memasukkan Ali Fahmi dalam daftar pencarian orang karena kapasitasnya sebagai saksi.
Menurut mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, terlepas dari sandiwara apa yang akan terjadi dalam proses hukum bahwa di negeri ini, indikasi keterlibatan keluarga pejabat dalam proyek pemerintah bukan hal baru tetapi terlahir, tumbuh dan berkembang, bahkan cenderung menjadi patologi sosial yang terpelihara.
"Perilaku pongah dan bedebah yang dipertontonkan oleh segelintir elite kekuasaan sebagai komprador oligarki ekonomi menciptakan suatu gurita korupsi," papar Natalius Pigai dalam keterangan tertulisnya.
Natalius menerangakan, adanya simbiosis mutualisme antara pasar dan negara sebagaimana disampaikan oleh Keynes, ahli ekonomi atau disebut keynesian tidak hanya sebagai mitra strategis demi kepentingan umum (bonum commune) dan kepentingan negara (et patria) tetapi justru kekayaan negara terpupuk di ujung piramida kecil yaitu pemimpin yang jumlahnya kecil. [jto]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kejari Surabaya Tangkap Buronan Kasus Korupsi Robohnya Pembangunan Pendopo Kelurahan Kedung Baruk
- KPK Launching Platform JAGA Kampus, Mahasiswa hingga Orang Tua Bisa Lapor Dugaan Korupsi
- KPK Apresiasi Sayembara Maruarar Sirait Rp 8 Miliar Temukan Harun Masiku
