Jika Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengusulkan masa jabatan presiden tiga periode, maka Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj mengusulkan presiden dan wakil presiden kembali dipilih Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
- Fraksi Demokrat Hanya Usul Satu Nama untuk Pj Gubernur Jatim
- Gerakan HMS: Keppres 2/2022 Keputusan Politik yang Dilandasi Kebencian Rezim ke Pak Harto
- PDIP: Ganjar-Mahfud MD Ditetapkan Bagi Kepentingan Bangsa dan Negara, Bukan Kepentingan Keluarga
Menanggapi hal itu, politikus Partai Demokrat Andi Arief mempertanyakan sikap PBNU yang dinilainya ada yang rancu di balik usulan tersebut.
Untuk membuktikan asumsinya, Andi Arief lantas membuka dokumen Munas NU tahun 2012 yang dihelat di Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat.
Menurut Andi Arief, tidak ada satu pun pernyataan mengenai usulan presiden dan wakil presiden dipilih MPR seperti zaman Orde Baru dalam dokumen tersebut.
"Saya baru buka dokumen Munas NU tahun 2012, tidak ada kalimat satu pun hasil Munas yang menyebutkan bahwa pemilihan Presiden kembali dipilih MPR seperti jaman Orba," tulis Andi Arief melalui akun Twitter pribadinya @AndiArief_, Kamis (28/11).
Ditambahkan Andi Arief, sejumlah tokoh intelektual NU saat pemerintahan Orde Baru justru memperjuangkan agar presiden dipilih rakyat secara langsung, bukan ditunjuk MPR. Karenanya, hal ini bertolak belakang dengan pendapat sekarang.
"Tahun 1990 an tokoh dan intelektual NU termasuk berjuang agar Presiden tidak dipiiih MPR. Ada apa NU sekarang?" sebut Andi Arief.
Andi Arief lantas menyarankan agar NU membuat kajian soal carut marutnya Pilpres langsung ketimbang mengusulkan presiden dipilih MPR.
"Sebaiknya NU membuat kajian agar menjawab masalah sesungguhnya itu ada pada prinsip demokrasi langsung atau pada level teknis yang menyebabkan Pilpres langsung carut cemarut seperti 2019. Periksa soal PT 20 persen Pilpres saat pemilu berbarengan yg dibuat pendekar berwatak lucu,†demikian Andi Arief.[aji
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Bendum Nasdem Minta Anggotanya yang Dilaporkan Dugaan Pelecehan Seksual untuk Klarifikasi ke Bareskrim dan MKD
- KPK Dorong Pengelolaan SDA Masyarakat Adat Papua
- Sandiaga Uno Jadi Primadona Bursa Calon Wakil Presiden Di 2024
