DPP Partai Demokrat pertanyakan validasi data dari klaim Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal pemilih Partai Demokrat, Gerindra dan PDIP, mendukung penundaan Pemilu Serentak 2024.
- Langkah Kemenhub Antisipasi Puncak Arus Balik Penonton Moto GP
- Tawarkan 3 Gagasan Pembangunan Ekonomi, AHY Ajak Parpol Bersatu
- Ubedilah Badrun: Sepertinya Megawati Kecewa Berat dengan Jokowi
Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief memastikan, selukuh kader dan pendukung Partai Demokrat menghendaki Pemilu 2024 digelar sesuai jadwal, yakni tanggal 14 Februari.
"Dalam survei internal kami, para pemilih Demokrat menghendaki 2024 ada pemilu. Jadi kita mempertanyakan survei versi Pak Luhut," tegas Andi Arief kepada wartawan, Jumat (11/3).
Pun andai saja survei yang diklaim Luhut Panjaitan itu benar, kata Andi, wacana penundan Pemilu Serentak 2024 itu tidak boleh diikuti. Sebab, itu bertentangan dengan konstitusi atau UUD 1945 yang membatasi masa jabatan presiden.
"Kalaupun benar ada survei berbeda versi Pak Luhut, menurut Partai Demokrat itu keinginan yang tidak boleh diikuti. Tetapi harus diedukasi dan diingatkan dalam proses sejarah," terangnya.
Sebab, lanjutnya, soal pembatasan masa jabatan ini sikap Ketua Majelis Tinggi Partai sekaligus Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tegas patuh pada konstitusi. Meskipun, tingkat kepuasan publik terhadap SBY kala itu masih sangat tinggi.
"Tahun 2013 kepuasan pada Bapak SBY sekitar 74 persen. Saat 20 Oktober meninggalkan Istana, kepuasan pada Pak SBY mencapai 72 persen. SBY dianggap berhasil dan mendapat apresiasi rakyat," tuturnya.
"Apakah saat itu ada keinginan rakyat memperpanjang jabatan SBY? Menurut survey kami ada. Tapi tidak kita publikasi dan menjadi kapitalisasi untuk modal SBY mencalonkan 3 periode," jelasnya.
"Kami cegah, bahkan kami tutup semua diskusi terhadap isu mengancam demokrasi yang ingin memperpanjang jabatan SBY," demikian Andi Arief.
Klaim Luhut Binsar Pandjaitan, disampaikan saat berbicara di Podcast Deddy Corbuzier yang diunggah di kanal Youtube, Jumat (11/3).
"Itu yang rakyat ngomong. Ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar," kata Luhut. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- 1.028 Anak Terima Remisi Hari Anak Nasional 2022
- Duet Mahfud dan Samsul Wathoni Nahkodai PPP Ngawi Target 10 Kursi
- Bawaslu Tekankan TNI Harus Netral saat Periksa Bakal Paslon
Luhut mengatakan, klaim tersebut berdasarkan big data berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial. Sejauh ini, Demokrat, Gerindra dan PDIP menyatakan menolak usulan penundaan Pemilu 2024.