Program jaring pengaman sosial yang erat kaitannya dengan dampak Covid-19 seperti bantuan sosial tunai maupun BLT Desa akhir-akhir ini cukup menjadi bahan pergunjingan.
- Buka Muswil XII Nasyiatul Aisyiyah, Gubernur Khofifah Dorong Pertemuan Ide dan Gerakan Bangun Kemajuan Jawa Timur
- Usai Rapat Paripurna, Anggota DPRD dan Pejabat Pemkab Bondowoso Kompak Sumbang Palestina
- Pendaftar Jabatan Sekkota Surabaya Mayoritas Bergelar Doktor
Nuryanto, Kepala Desa (Kades) Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi, menyebut program jaring pengaman sosial dampak dari Covid-19 sistem input datanya dilakukan cukup ekstra hati-hati melibatkan para relawan.
"Jika ada pihak yang mengatakan tidak adil dan segala macam terkait bansos tunai maupun BLT Desa saya kira tidak mendasar. Dalam proses input datanya sejak awal melibatkan relawan Covid-19 tingkat desa. Artinya semua dilakukan cukup terbuka dan transparan," terang Nuryanto pada Kantor Berita RMOLJatim, Minggu (17/5).
Ia menjelaskan, basis pendataanya pun melibatkan RT maupun RW. Dengan demikian penerima bantuan sosial tunai dan lainya khususnya BLT Desa tidak pernah ada intervensi dari pihak manapun atau kongkalikong. Sehingga jelas by name by adress siapa yang berhak menerima bantuan sosial itu secara umum.
Jelasnya lagi, penerima BLT Desa di desanya tercatat ada 21 orang. Tentu nama-nama penerima itu secara otomatis tidak pernah tercover sebagai penerima PKH maupun BPNT. Karena melalui verifikasi dan validasi secara ketat.
"Kita terbuka mengelola program jaring pengaman sosial ini. Sekali lagi tidak ada istilah membeda-bedakan warga. Si penerima memang layak untuk diberikan bantuan sosial itu. Jika kurang yakin silahkan kroscek," ucap Nuryanto.
Pernyataan salah satu kepala desa di Ngawi tersebut berawal adanya rumor adanya aksi demo menuntuk keadilan bagi penerima bantuan sosial di Wonorejo.
Memang diakui Nuryanto untuk pos bantuan sosial diluar BLT Desa memang tidak jarang membingungkan. Ketika ada perubahan pada nama si penerima merupakan hasil dari verifikasi. Sayangnya, output datanya mengecewakan ketika keluar nama.
"Padahal kita melakukan perubahan pada nama penerima. Tapi sayang ya yang muncul nama-nama itu terus bagaimana apabila itu terus berlanjut," tuntas Nuryanto.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Jadi Lumbung Jagung Jawa Timur, Banyuwangi Mampu Pasok 250 Ribu Ton
- Sepakati Perubahan Jadwal Banmus, Pengesahan PAPBD 2021 Situbondo Selesai Tepat Waktu
- Pemprov Jatim Raih Penghargaan Ombudsman RI, Gubernur Khofifah: Alhamdulillah, Hasil Nilai Kepatuhan Yanblik Jatim Capai 88,81 Predikat Kualitas Tertinggi
